TRANS SULTENG - DPRD Kabupaten Donggala menggelar rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) I membahas Dua Ranperda Kabupaten Donggala yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.


Dimana rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua (Waket) II DPRD Donggala Asis Rauf dan dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Donggala Moh. Yasin serta turut hadir Sekretaris DPRD Donggala Lukman dan para Pimpinan SKPD yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Donggala. Rapat Paripurna tersebut berlangsung diruang Sidang Utama DPRD Donggala Selasa sore (29/12/2020).


Amatan Trans Sulteng pada paripurna yang dibacakan anggota Pansus I Ruslan menyampaikan Pansus I telah bekerja maksimal dalam membahas Dua Buah Ranperda tersebut Pertama terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala yang mana telah menjelaskan bahwa Ranperda tersebut harus direvisi berdasarkan :


1.     Putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.


2.     Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktoran Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor : S-209/PK.3/2016 hal pedoman penyusunan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 9 September 2016.


3.     Surat Tower bersama group Nomor REF : 113/TBG/REG/XII/2018 perihal keberatan retribusi pengendalian menara tahun pungut 2018 dan permohonan peninjauan kembali perhitungan tariff retribusi pengendalian menara.


4.     Risalah rapat hasil pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala dengan Provider tentang perhitungan retribusi menara tahun 2018 bertempat dikantor Telkomsel di Makassar tanggal 10 Juli 2019.



Kedua ,Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ,Pansus I bersama Dinas terkait Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Donggala.


Secara umum BNN memiliki Tiga inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN yakni : Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional ,Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat ,Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi sosial pecandu Narkoba ,baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.


Pansus I pun melampirkan data pendukung tersebut yaitu data pemetaan kawasan rawan peredaran gelap Narkoba ,data penyalahgunaan Narkotika ,dan data pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika BNNK Donggala.


Maka ,berdasarkan pembahasan Pansus I yang telah meneliti dan mengkaji Ranperda yang diajukan pemerintah daerah sudah sesuai dan tidak mengalami perubahan ,tandasnya.


Adapun amatan Trans Sulteng terkait Pansus II membahas Rehab Rekon Bencana Daerah di Kabupaten Donggala.


Dalam kesempatan itu ,Anggota Pansus II DPRD Donggala Subhi menyampaikan yang pada dasarnya ingin terus mengawal dana stimulan yang telah diserahkan dari Pemerintah Pusat KE Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Donggala.


“Namun smapai di penghujung Tahun 2020 ,dimana batas akhir dari penanganan bencana di Kabupaten Donggala ,pihak dari Kementerian masih memperpanjang waktu penanganan bencana hingga di Tahun 2021 ,”tuturnya. **(Syamsir)**            

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama