TRANS SULTENG -  Kasus Narkoba yang melibatkan oknum anggota DPRD Morowali asal Partai Demokrat, "AI" akhirnya hanya berakhir dengan keputusan rehabilitasi.



   Kepala BNN Kabupaten Morowali, AKBP Mulyadi yang dikonfirmasi mengungkapkan, susuai permintaan penyidik Polres kepada tim asesmen terpadu yang terdiri dari dokter, BNN, Polres dan Kejari, direkomendasikan untuk "AI" dan "AH" dilakukan proses hukum serta rehabilitasi. "Ada dua rekomendasi yang dihasilkan dari hasil asesmen kepada saudara "AI" dan "AH", yaitu proses hukum oleh Polres dan rehabilitasi" jelasnya.



   Rekomendasi rehab dari TAT kata AKBP Mulyadi, dilakukan saat berkas perkaranya sudah di kejaksaan. "Rehab rawat jalan dilaksanakan di BNNK Morowali, setiap minggu klien melaksanakan konseling dengan pihak BNNK sebanyak 8 kali, sampai saat ini baru 4 kali konseling dilaksanakan" katanya.



   AKBP Mulyadi juga megatakan bahwa hasil kajian tim, sepakat untuk yang bersangkutan proses hukumnya tetap berjalan dan rehabilitasi juga dilaksanakan. "Rehabilitasi itu mau dilaksanakan atau tidak tergantung kemauan dari aparat penyidik, Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri saat yang bersangkutan divonis" ungkapnya.



   Terpisah, Ketua Satgas DPC Gerakan Anti Narkotika Nasional (GANN) Kabupaten Morowali, Rustam kepada media ini, Sabtu (30/01/2021) mengatakan, apapun hasil dari proses hukum terhadap "AI" selaku anggota DPRD Morowali haruslah terbuka, tegas dan transparan, kerena seorang publik figur harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. "Saya berharap dalam kasus ini aparat hukum harus tegas, apalagi pelakunya adalah seorang wakil rakyat yang sepatutnya menjadi teladan, kita akan mencoba berkoordinasi dengan pihak Kejari Morowali tentang masalah ini" ujarnya.



   Ditambahkannya, proses hukum terhadap kasus narkoba tersebut harus ditegakkan agar kedepan ada efek jera utamanya bagi para pejabat ataupun wakil rakyat. "Kalau hal ini hanya sifatnya seperti apa yang dimaksud oleh penegak hukum, maka yakin saja akan ada lagi yang akan melakukan hal yang sama, dan itu sangat tidak kita harapkan, jangan salahkan ketika masyarakat selalu menyalahgunakan narkoba, karena orang yang boleh dikatakan cerdas, berpendidikan dan paham hukum saja ikut juga menyalahgunakan narkoba, para pejabat atau wakil rakyat yang seharusnya jadi teladan ko' malah memberikan contoh buruk, padahal sangat jelas dalam pasal 127 UU Narkotika memerintahkan, setiap penyalahguna narkotika golongan I hingga III dipidana penjara, jadi bisa dilakukan rehabilitasi ketika barang bukti kurang dari 1 gram" pungkasnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama