TRANS SULTENG - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap tatanan perekonomian masyarakat di Desa serta dapat meningkatkan PA DES dalam berbagai aspek, sehingga Desa menjadi Mandiri, namun sampai dengan saat ini keberadaannya sebagai barometer penggerak laju pertumbuhan sistem perekonomian dalam pengelolaan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bisa dikatakan belum ada, padahal dari sisi pembiayaan lembaga ini mendapatkan suntikan dana atau penyertaan modal usaha dari penetapan pagu anggaran Dana Desa (DD) yang diberikan secara langsung dan besarannya pun berdasarkan usulan/permintaan dari Direksi BUMDES itu sendiri yang kemudian disepakati dalam musyawarah Desa. Berdasarkan penelusuran Media Trans Sulteng, jika dipersentasekan dari keseluruhan jumlah Desa di Kabupaten Parigi Moutong kurang lebih 99,9 % berjalan sesuai harapan, bahkan lebih parahnya lagi mereka yang pengelola tidak memiliki kemampuan karena tidak di dukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik untuk mengelola Badan Usaha, ditambah lagi dengan tidak adanya bimbingan atau pun pelatihan dasar kepemimpinan dalam pengembangan pengelolaan usaha dari pihak terkait, hingga akhirnya BUMDES terkesan jalan ditempat atau bisa dikatakan Hidup segan mati tak mau. Bahkan tidak tanggung-tanggung karena tidak di dasari dengan SDM serta bimbingan, mereka hanya bisa menjalankan berdasarkan kemauan sendiri untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok tertentu atau dengan jalan Kongkalikong dengan para pejabat yang ada di Desa. Pertanyaannya apakah hal ini akan terus dibiarkan tanpa ada pengawasan ataupun pemeriksaan terhadap sistem pengelolaan penggunaan anggarannya. Seperti halnya pembelian perahu Bagang oleh BUMDES Desa Sipayo Kec. Sidoan yang menuai polemik serta penuh tanda tanya. Pasalnya harga perahu bagang tersebut berdasarkan penelusuran Media Trans Sulteng dari beberapa sumber yang berhasil di wawancarai ternyata berbeda-beda dan dengan Kwitansi harga yang berbeda pula. Sekretaris Desa Sipayo saat ditemui di kediamannya menceritakan kronologis awal mula pembelian perahu Bagang tersebut oleh BUMDES, ia mengatakan bahwa pada tahun 2018 Pemdes Sipayo mengalokasikan dana penyertaan modal kepada BUMDES sebesar Rp. 100.000.000.(Seratus Juta Rupiah), dari dana tersebut oleh pengelola Bumdes berkeinginan mengembangkan usaha di bidang perikanan dengan membeli satu unit perahu Bagang yang sudah siap dioperasikan dari salah seorang yang bernama Rusli Lamakasi berdomisili di Desa Eeya Kec. Palasa, seharga Rp 85.000.000 ( Delapan puluh lima juta Rupiah), dalam keterangannya Sekretaris Desa mengatakan kepada pengelola Bumdes, kita tidak bisa membeli dengan kisaran harga sebesar itu, akan tetapi jika pemilik perahu bagang mau pembayaran dilakukan dua kali, yaa... kita beli. Pasalnya saat itu dana Bumdes tersisa Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah) dikarenakan Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah) telah disetorkan ke Bumdes bersama yang dibentuk oleh pihak Kec. Sidoan, dengan keterlibatan 11 Desa di wilayah ini ungkapnya. Seiring dengan itu, sang pemilik Perahu Bagang Rusli Lamakasi sebelumnya meminta bantuan pada seseorang berinisial Arsit Bungaran sebagai Marketing untuk mencarikan pembeli sekaligus menjual perahu bagang miliknya, dengan ketetapan harga yang disepakati oleh keduanya, beberapa bulan kemudian Arsit Bungaran berhasi menemukan pembeli berinisial Anto sang Direktur Bumdes Desa Sipayo yang secara kebetulan juga meminta bantuannya untuk mencarikan perahu bagang yang siap dioperasikan, dan kemudian mempertemukannya dengan Rusli Lamakasi selaku pemilik Perahu Bagang tersebut, ringkasnya dalam pertemuan itu terjadi tawar menawar dan kemudian disepakati harga sebesar Rp. 85.000.000. (Delapan puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan dua kali pembayaran, setelah itu dilakukan transaksi dengan DP Rp. 65.000.000. (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tertera dalam kwitansi bermaterai sebagai tanda terima dari ditandatangani oleh Rusli Lamakasi. Setelah sampai waktu dalam kesepakatan awal, kembali saya (Arsit Bungaran) mendatangi Rusli Lamakasi dengan maksud menanyakan sisa dari DP, apakah sudah diselesaikan oleh pihak Bumdes Sipayo.dan oleh Rusli Lamakasi memberi saya Surat Kuasa penagihan yang ditujukan pada pengelola Bumdes dalam hal ini Anto sebagai Direkturnya, namun Surat Kuasa itu tidak di akui, sebagai marketing tentunya saya menuntut hak dari harga yang telah kami sepakati sebelumnya, dan akhirnya saya mengambil sikap untuk melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian dengan harapan dapat di proses sebagai kasus penipuan di karenakan saya telah mengeluarkan biaya dalam proses jual beli perahu bagang tersebut, akan tetapi keadilan belum berpihak kepada saya karena laporan itu tidak masuk dalam unsur pidana melainkan perdata. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa menurutnya telah terjadi Mark up dalam proses pembelian kapal bagang tersebut, ini terlihat dengan jelas dalam Surat Pernyataan dikatakan bahwa Direktur Bumdes sebelumnya telah menemui Rusli Lamakasi di kediamannya dengan tujuan agar Rusli Lamakasi menanda tangani kwitansi pelunasan pembayaran perahu bagang tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan dalam pemeriksaan secara administratif, dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Rusli Lamakasi ketika dimintai keterangan terkait dengan uang tersebut, mengatakan bahwa itu bukan uang pelunasan melainkan sebagai uang PERCIKAN atau Fee atau lebih tepatnya SUAP, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa lembar kwitansi dengan perbedaan harga yang sangat mencolok dari pengelola Bumdes Desa Sipayo, inilah yang saya maksud, bahwa telah terjadi manipulasi anggaran dalam proses pembelian kapal bagang itu, ungkapnya. Dengan kejadian seperti ini, akan memunculkan persepsi dan pertanyaan, seperti apakah sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat serta seperti apakah Asistensi pengajuan RKPDES yang ditetapkan oleh Dinas terkait (PMD), sehingga tidak menimbulkan efek perbaikan terhadap sistem penggunaan anggaran seperti yang telah diatur dalam permendes PDT tentang Siskeudes serta Permenkeu tentang sistem penggunaan Dana Desa, jika kita merujuk ke peraturan-peraturan itu maka hal ini jelas, sudah merupakan bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara, berapapun besarannya. Ini baru satu Desa dari kurang lebih 270 sekian Desa di Kabupaten Parigi Moutong. (AL)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama