TRANS SULTENG - Parigi Moutong,Aliansi Musilm Peduli Keadilan (AMPK) kabupaten Parigi Moutong melakukan aksi unjuk rasa (1/1/21) dikecamatan ongka malino kabupaten parigi moutong provinsi sulawesi tengah.

AMPK Parigi Moutong menilai penembakan kepada  pengawal habib Riziq di petamburan jakarta pusat bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Namun hal itu masih harus dibuktikan sehingga penting bagi Prtesiden Jokowi Membentuk Tim Pencari Fakta independen.


"Oleh karena itu untuk mencari tau ini yang berat atau tidak, dibutuhkan tim pencari fakta yang independen." tutur  Rafli Suka’an koordinator lapangan (korlap) AMPK saat di temui usai unjuk rasa

Rafli Juga menambahkajn Aksi ini merupakan buntut dari beberapa persoalan yang terjadi pada bulan desember tahun 2020 kemarin, dimana 6 pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) di duga ditmbak mati oleh pihak kepolisian karena diangap melakukan perlawanan.



Sesuai dengan tuntutan AMPK Parigi Moutong yang beredar di media sosial, 

1. Mendesak agar kapolda metro jaya dicopot dari jabatannya.

2. Mendesak presiden agar membentuk tim independen untuk mencari fakta sebenarnya atas meninggalnya 6 orang pengawal HRS.

3. Mengecam tindakan kepolisan yang telah menembak mati pengawal HRS.

4. Meminta agar HRS Dibebaskan jika kasus yang sama dengan beliau tidak diproses hukum.

5. Mempertanyakan kasus penembakan Qidam Alfarizki yang terjadi diposo.

Tuntutan  tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di depan Masjid Jami Desa Ongka. Secara bergantian disuarakan oleh para Orator AMPK, Di antaranya Mahamudin Ahmad, Moh Rifal Tajwid, Nasar Pakaya.

Terlihat massa juga menggunakan masker dan  mendapatkan pengawaln ketat oleh pihak kepolisian sektor (Polsek)  bolano lambunu dan resor (polres)  parigi moutong.

Penulis : T.A

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama