Anleg Morowali Asal Demokrat Terlibat Narkoba, Partai Belum Bertindak Tegas



TRANS SULTENG - MOROWALI,Oknum anggota DPRD Morowali asal Partai Demokrat, "AI" yang tertangkap oleh Satres Narkoba Polres Morowali beberapa bulan lau, hingga kini masih hangat diperbincangkan kasusnya.



   Hal itu disebabkan karena "AI" hanya menjalani rehab jalan di BNNK Morowali dan masih bebas beraktifitas. Namun demikian, Kepala BNNK Morowali, AKBP Mulyadi, Senin (01/02/2021) mengatakan bahwa proses hukum terhadap "AI" seharusnya tetap berjalan. "Seharusnya proses hukumnya tetap beejalan" singkatnya.



   Dalam pakta integritas Partai Demokrat, sangat jelas dan tegas bahwa tidak ada toleransi bagi kader yang terlibat kategori pelanggaran berat semisal kasus korupsi dan narkoba. Namun sangat disayangkan, DPC Demokrat Kabupaten Morowali terlihat lemah dalam kasus yang satu ini.



   Belum ada reaksi apapun dari partai berlambang mercy tersebut, padahal boleh dikata Ketua DPD Sulawesi Tengah, Anwar Hafid merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di tingkat nasional, karena saat ini ia menduduki anggota DPR-RI di Komisi IX.



   Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Morowali belum juga mengambil tindakan. Salinan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Poso atas kasus tersebut, sebagai bukti bahwa kadernya memang benar terlibat dalam kasus narkoba, hingga saat ini juga belum dimintanya.



   Beberapa waktu lalu, Syarifudin Hafid kepada media ini sempat mengatakan bahwa Partai Demokrat telah mengambil tindakan yakni mencopot jabatan "AI" dalam struktur partai karena telah melakukan pelanggaran berat yakni penyalahgunaan narkoba.



    Mirisnya, hingga kini belum ada tanggapan serius dari lembaga DPRD, dalam hal ini Badan Kehormatan, padahal salah satu kader Demokrat, Achmad Efendi merupakan Sekretaris Badan Kehormatan DPRD Morowali.



   Terpisah, Kepala seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Morowali, Benu Elamrusyia, yang dikonfirmasi Selasa (02/02/2021) mengatakan bahwa, pihaknya sebelumnya sudah melakukan tuntutan sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



   "JPU dalam hal ini sudah melakukan tuntutan sesuai regulasi yang ada, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis berdasarkan pasal 53 dan 54 Undang-Undang Narkotika, serta berdasarkan Tim Asesment dari pihak BNNK Morowali, yang menyatakan bahwa dapat dilakukan rehabilitasi medis rawat jalan kepada yang bersangkutan, serta perkara ini sudah disidangkan dan dilakukan penuntutan hingga putusan pengadilan itu sudah sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" pungkasnya.BAMS.

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1