DPC SPN Morowali Unras di Tiga Tempat



TRANS SULTENG - MOROWALI,Aksi unjuk rasa di 3 tempat berbeda digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Morowali, pada Rabu (24/2/2021).



   Aksi dipimpin oleh Katsaing selaku Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali, Muslim Muliadi sebagai Jendral Lapangan, dan beberapa korlap, dengan jumlah massa sekitar 100 orang.



   Yang menjadi sasaran aksi adalah Kantor UPTD Wasnaker Wilayah II Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Kantor Disnakertrans, dan Kantor Bupati Morowali.



   Dalam orasinya, massa menuntut penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan karena hingga saat ini belum maksimal pelaksanaannya.

Pemerintah juga didesak agar segera membahas mengenai upah di atas upah minimum tahun 2021 di Kabupaten Morowali.



   Tuntutan lain adalah, penyelenggara BPJS Kesehatan diminta melakukan pengawasan di setiap Rumah Sakit terkait pelayanan fasilitas rawat inap kepada karyawan, sementara Dinas Tenaga Kerja diminta untuk mengkaji ulang isi Peraturan Perusahaan di Kawasan PT IMIP yang telah disahkan, atau segera melakukan Uji Materi terkait kualitas dan kuantitas Peraturan Perusahaan tersebut.



   Pemerintah juga diminta untuk menunaikan janjinya pada saat aksi tanggal 10 November 2020 lalu, untuk mengadakan perundingan oleh unsur Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/buruh, dimana janji tersebut sampai saat ini belum direalisasikan.



   Pemkab Morowali diminta menghadirkan Wasnaker, Kadisnaker, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Morowali pada saat mediasi di ruang Kantor Bupati.



   Menanggapi tuntutan massa, Kepala Bidang Transmigrasi, Kartiyanis Lakawa selaku Plh Kadis Nakertrans Kabupaten Morowali mengatakan, siap menyampaikan semua tuntutan setelah dilaksanakan dialog di Kantor Bupati Morowali nantinya.



   Massa kemudian melanjutkan aksinya di kantor bupati yang dihadiri langsung Bupati Morowali, Taslim, Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno, Wakapolres Morowali Kompol H Amri, Staf Ahli Bupati, Kadis Pol PP, Kasi Norma Kerja Wasnaker Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur RSUD Morowali, Direktur BPJS Kesehatan, Kabid HI Nakertrans Morowali, dan sejumlah perwakilan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Morowali.




   Bupati Morowali dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pada tahun 2021, Pemkab telah menganggarkan untuk pembangunan Rumah Tunggu Keluarga Pasien, sementara untuk pengesahan Peraturan Perusahaan akan dilakukan pembahasan bersama.



   Sementara, Direktur RSUD Morowali, dr Agus AS Partang yang mendapat kesempatan memberukan penjelasan mengatakan, pihaknya akan mendorong Pemda agar segera mengucurkan anggaran dalam percepatan penyelesaian pembangunan RSUD demi pelayanan maksimal ke masyarakat.



   Sedangkan Direktur BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak RSUD Morowali dan Pemda terkait masih kurangnya ruang perawatan di RSUD Morowali. "Perawatan tetap kami berlakukan sama terhadap pasien walaupun pasien tersebut dirawat di ruang kelas berbeda, namun pelayanan disesuaikan dengan kelasnya" jelasnya.



   AKBP Bayu Indra Wiguno selaku Kapolres Morowali berharap bahwa pertemuan tersebut tentunya diperlukan juga mendengar penjelasan dari pihak perusahaan agar berimbang. "Selain itu, kami juga berharap pihak Serikat tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan nanti kegiatan hari ini bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19" tandasnya.BAMS.

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1