TRANS SULTENG - DONGGALA, Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Donggala ,Akris Fattah Yunus mengatakan akan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Hanya saja kata Akris perlu dilakukan pendataan yang lebih spesifik dikarenakan konsep Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


“Kalau di daerah Jawa itu sebutannya dirumah saja ,bukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Saya kira itu merupakan bagian atau konsep yang lebih terinci ,berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar ,”kata Akris diruang kerjanya belum lama ini.


Dijelaskannya ,Kalau konsep PSSB satu kawasan ,kalau PPKM ini lebih kecil ,misalnya kita menerapkan PPKM di Kelurahan Labuan Bajo di RT 05 ,artinya lebih detail dibanding PSBB.


Olehnya itu ,untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Donggala ,pihaknya sudah melakukan rapat atau pertemuan dengan instansi terkait utamanya Dinas Kesehatan.


Dimana tujuan dari pada itu ,agar bisa menentukan atau menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di satu wilayah yang tingkat penyebaran Covidnya tinggi.


“Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  untuk satu wilayah ,tidak serta merta langsung dilakukan ,kita harus duduk bersama dulu ,utamanya dengan Dinas Kesehatan ,mempertanyakan peningkatan status penyebaran Covid ,misalnya di Desa A ,tak harus semua Kecamatan atau Desa diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ,”sebutnya.


Terkait dengan hal itu ,Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Donggala akan tetap menindaklanjuti edaran Gubernur Sulteng ,hanya saja butuh kesabaran karena kami butuh waktu mendata setiap Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala ,pungkasnya.**(Syamsir)**       

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama