Pimpinan OPD Kabupaten Donggala Ikut Kegiatan Forum SKPD



TRANS SULTENG - DONGGALA, Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 86 Tahun 2017 ,Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Efendi didampingi Asisten Tiga (Bidang Administrasi Umum) Heri Suwarno dan Sekretaris BAPPEDA Mohammad Afif membuka secara resmi Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Terdampak Bencana Alam dan Covid-19.


Kegiatan tersebut berlangsung diruang Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Donggala ,Kamis (25/03/2021). Adapun tujuan kegiatan tersebut untuk menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Donggala.


Dalam kesempatan itu ,Sekretaris BAPPEDA Mohammad Afif mengatakan ,bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu untuk menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah ,dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrembang RKPD di Kecamatan dan mempertajam indicator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020.


“Kegiatan Forum SKPD Kabupaten Donggala berlangsung selama Dua hari ,mulai hari ini Kamis (25/03) sampai dengan Jumat (26/03/2021) ,dan pesertanya yaitu para Pimpinan OPD Kabupaten Donggala ,”ujarnya.


Sementara itu ,Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala Rustam Efendi menyampaikan ,bahwa Forum Perangkat Daerah tahapan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ,untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja dan bermuara pada RKPD dan RAPBD.


Olehnya itu ,melalui Forum tersebut Sekda berharap kepada Pimpinan Perangkat Daerah dapat menerjemahkan dan menindaklanjuti hasil Musrembang Kecamatan ,yang tercermin kebutuhan dan keinginan masyarakat.



Untuk itu ,di dasarkan pada skala prioritas antara lain : penurunan angka kemiskinan ,Peningkatan IPM ,Penanganan dampak Covid-19 ,dan Penurunan angka stanting atau Gizi Buruk.


“Kepada perangkat daerah setelah selesai Forum SKPD tersebut ,agar segera menindaklanjuti seluruh saran dan masukan yang telah di dengar bersama ,hal itu untuk hasil bersama sebagai perumusan Forum SKPD ,karena tahapan penyusunan RKPD Tahun 2021 itu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ,”harap Sekda.


Sekda pun menambahkan ,bahwa tahapan penyusunan RKPD juga dilakukan melalui sistim informasi Pemerintah Daerah atau SIPD ,sebagai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah.


“Tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui SIPD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ,”tandasnya.**(Syamsir)**     

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1