TRANS SULTENG - Palu-Imam Muslihun Kembali melaporkan ketua PLT Partai Demokrat kabupaten Parimo Ke Dawan Kehormatan Partai (DKD) DPD Demokrat Sulteng terkait adanya pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Ketua PLT Partai Demokrat Parimo Moh. Nur Dg.Rahmatu.


Menurut Imam, pelangaran kode etik yg di laporkan

Antara lain sebagaimana terkait surat keterangan yang telah digunakan oleh salah satu anggota partai untuk persyaratan menjadi anggota komisioner KPU,atas nama saudara Taher S.P.di.

Yg masih menjabat wakil ketua V, di partai Demokrat sebagaimana SK, 2016-2021. Sementara terdapat surat keterangan yang beredar tahun 2018 yang menyatakan bahwa saudara Taher bukan lagi anggota partai semua itu tdk benar buktinya pak Taher di pecat dari KPU pada saat sidang DKPP. Ungkapnya


Adapun beberapa pelanggaran lain yang juga menurut Imam telah terjadi adalah pada saat satu hari sebelum pemilu berlangsung, beberapa PAC dan ANAK RANTING sangat kecewa dengan tindakan sewenang-wenang dari pengurus Dpc yg tampa sebab mengganti para saksi partai dari rekrutan pengurus baik di tingkat kecamatan mau pun di tingkat desa, pergantian saksi yg dilakukan secara mendadak ini terjadi tepatnya di dapil 4 tanpa berkordinasi dengan ketua PAC,dan anak Ranting yang ada di wilayah tersebut dan sebagai imbasnya suara partai Demokrat Parimo menurun begitu pulah dgn jumlah kursi yg selama 2 periode di pimpin pak ABDUL HARIS LASIMPARA mendapat jatah 5 kursih turun menjadi 2 kursi tentu ini sangat merugikan partai karena hilangnya kepercayaan masyrakat parimo terhadap Partai Demokrat yg sebelumnya dianggap sebagai salah satu partai besar yang tak tergoyangkan di waktu sebelum ketua Plt menjabat.


Hal ini pulah harus menjadi catatan untuk parah pengurus di DPD dan DPP,agar kiranya menjadi sebuah kajian khusus dalam rangka persiapan menghadapi pemilu serentak di 2024,karena bisa saja partai Demokrat akan kehilanga kursi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tersebut apabila menajemen partai Demokrat Parimo tidak segera dibenahi dan seakan pengurus DPD serta DPP hanya melakukan pembiaran tampa tindakan tegas terhadap kader sudah jelas2 melanggar AD-ART Partai.* SD*

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama