Aceh Tamiang sampai aparat penegak hukum



Trans Sulteng.com Aceh Tamiang - Ketua PJID-Nusantara Provinsi Aceh mengatakan bahwa BIMTEK ataupun Penyuluhan bukan suatu jaminan kepada Kepala Desa, Lurah, ataupun Datuk untuk tidak diperiksa penyaluran dana desa oleh aparat penegak hukum.


Disaat pemerintah pusat gencar melakukan PPKM serta memfokuskan dalam penanganan covid-19 serta memberikan bantuan kepada masyarakat.


Dan penggunaan dana desa difokuskan untuk bantuan serta kegiatan dalam memutuskan mata rantai penyebaran covid-19. Namun alangkah disayangkan malah panitia kegiatan penyuluhan narkoba (P4GN) di Kecamatan Kejuruan Muda yang disinyalir terjadi kejanggalan dalam pelaksanaannya seperti dipaksakan. Apa lagi dalam pelaksanaan kegiatan ini, para datuk dikutip biaya.


Seperti sama-sama kita ketahui bahwa kegiatan penyuluhan narkoba (P4GN) yang dilaksanakan pada tanggal 4 agustus 2021 di aula kantor kecamatan kejuruan muda kemarin terkesan sangat aneh dimana masing-masing instansi yang terkait “saling lepas tangan” terhadap kegiatan tersebut, dimana pada kegiatan itu yg seharusnya diikuti oleh 20 orang peserta dari masing-masing desa tetapi nyatanya hanya 10 orang saja yg diundang, dari segi undangan saja disini jelas telah terjadi pemangkasan sebanyak 50 %. Dimana dari 15 desa yg ada dikecamatan kejuruan muda hanya 13 desa yang ikut dalam kegiatan pelatihan narkoba (P4GN) tersebut dengan menyedot anggaran sebesar Rp. 17.620.000 per desa sehingga total anggaran yg terserap sebesar Rp. 229.060.000 untuk 13 desa, yang notabanenya kegiatan ini hanya berlangsung setengah hari saja. Angka yg sangat besar bila uang ini digunakan dengan tepat untuk masyarakatnya yang sedang “bergumul” dengan covid 19.


Dalam kesempatan ini ketua Ketua PJID-Nusantara Provinsi Aceh mengatakan, prioritas dana desa tahun 2021 adalah :

1. Pencegahan covid – 19

2. BLT DD selama 12 bulan

3. Kegiatan PKTD minimal upah 50 %

4. Pencegahan stunting

5. Pemuktahiran data SDgS


Tapi sepertinya para datuk dan panitia seperti tidak mengetahui tuvoksi dalam mempergunakan dana desa. Sebaiknya, acara-acara seremonial Bimtek ataupun Penyuluhan ditiadakan untuk sementara seperti pemerintah menetapkan daring bagi pendidikan, kegiatan-kegiatan pembatasan atau pengurangan dalam hal berkumpul atau bertatap muka langsung dengan orang-orang banyak.


Ketua PJID-Nusantara Provinsi Aceh juga menyayangkan dana yang seharusnya di prioritaskan untuk dampak PPKM kepada masyarakat, malah dibuang dengan acara bincang-bincang. Apa lagi dari kelima prioritas dana desa tahun 2021 mungkin hanya BLT-DD yang berjalan 100%, sedangkan yang lainnya masih diragukan dalam pelaksanaannya.


Dasar hukum dari prioritas dana desa tahun 2021 adalah,

1. Pasal 17 ayat 3 UUD 1945

2. Undang-undang no 39 tahun 2008

3. Undang-undang no 6 tahun 2014

4. Undang-undang no 2 tahun 2020

5. Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014



Dan juga intruksi Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan “dengan kondisi seperti ini (pademi) percepatan anggaran sangat dinanti masyarakat” (pidato presiden 19 juli 2021, sumber detik com).


Media mengikuti semua rangkaian kegiatan penyuluhan narkoba (P4GN) tersebut yang berlangsung dikecamatan kejuruan muda, disini diambil kesimpulan selain menghamburkan uang negara juga terjadi perbuatan yg melanggar hukum. 


Ketua PJID-Nusantara meminta agar aparat penegak hukum melakukan pemanggilan dan memeriksa panitia pelaksana, Dan para Datuk harus cerdas dalam pelaksanaan dan mempergunakan anggaran desa, mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Para datuk jangan berpikiran kalau tidak mengikuti penyuluhan akan terjadi masalah, penggunaan uang negara semua ada sasaran dan aturannya, banyak contoh kades, lurah dan datuk yang sudah dipenjara dalam mempergunakan dana desa tidak tepat sasaran.


Jadi Bimtek ataupun Penyuluhan bukan suatu jaminan para kades, lurah, dan datuk tidak masuk penjara, jangan takut atas intervensi untuk mengikuti Bimtek ataupun Penyuluhan karena dana desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan desa.


Ketua PJID-Nusantara Provinsi Aceh akan menyurati panitia pelaksana penyuluhan narkoba (P4GN) untuk mengklarifikasi apakah kegiatan ini wajib untuk para datuk mengikuti kegiatan ini dan uang pendaftaran yang diminta kepada datuk dalam mengikuti kegiatan ini dipergunakan untuk biaya apa saja, padahal kegiatan hanya setengah hari.


SRD/VIO SARI.

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1