DPRD KOTA AMBON MENOLAK KENAIKAN TARIF ANGKUTAN DARAT DI ATAS 30 PERSEN

 


 

 TRANS SULTENG - Ambon 4 September 2021. Dewan Perwakilan Daerah Kota Ambon sangat antusias memberika penolakan mengenai rencana Pemkot Ambon menaikan tarif angkutan kota diatas 30 persen, penolakan ini dilakukan dalam rapat dengar pendapat dengan Dishub kota Ambon di Balai Rakyat belakang Sonya.


Rustam Latupono adalah Wakil Ketua DPRD Kota Ambon selesai rapat dengar pendapat dengan Pemkot dalam ha ini Dishub kota Ambon, menyampaikan kepada awak media, pihaknya menolak dengan tegas kenaikan tarif angkutan kota yang melebihi 30 persen.


Rustam Latupono mengatakan, kenaikan tarif angkutan kota memang harus terjadi sebab ada pengalihan BBM dari Premium ke Pertalite, tapi dengan kondisi ekonomi saat ini di masa Pandemi Covid 19 dan Penerapan PPKM, Masyarakat lagi susah , maka dari itu kenaikan tarif Angkutan Kota harus dilihat dari sisi dampak sosialnya.

Sebab itu Rustam Lutupono melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Pemkot Ambon dalam hal ini Dishub kota Ambon, untuk melihat sejauh mana Pemerintah Kota Ambon berpihak kepada Kepentingan Masyarakat.



Seharusnya Walikota Ambon yang masa jabatannya akan berakhir nanti, harus berpihak kepada Kepentingan Masyarakat Ambon, bukan menaikan tarif angkutan kota yang diatas 30 persen, dan ini Masyrakat akan tidak setuju.


Kadis perhubungan kota Ambon Roby Sapulette mengatakan SK Walikota Ambon soal tarif angkutan kota dikeluarkan dari tahun 2014, karena jika dihitung harga Premium 2014 ke 2021 maka terjadi kenaikan sebesar 24 persen, oleh sebab itu Pemkot hanya menyesuaikan kenaikan BBM dari Premium ke Pertalite.


Kalau penghitungan Formulasi dari Kementrian Perhubungan, sekalipun ada pendapat dari DPRD kota Ambon, bahwa saat ini masih dalam kondisi Pandemi, Dishub kota Ambon harus mengambil langkah. Seorang warga kota Ambon tidak mau disebutkan namanya yang kesehari harinya menggunakan jasa angkutan kota, mengatakan kepada Kepala Perwakilan Media Trans Sulteng, ketika dia ada di kota Manado dan menggunakan jasa angkutan kota, angkutan kota yang dia tumpangi memasuki SPBU dan di mesin Pengisian BBM tertulis PLK, ternyata PLK ini singkatan dari Pertalite Khusus, PLK ini hanya di khususkan kepada Angkutan Kota, taksi pelat kuning, kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebab Pertalite Khusus (PLK) ini harga perliter sama dengan harga Premium, lanjutnya kalau Pemeritah Kota Manado bisa melakukan itu kenapa Pemeritah Kota Ambon tra bisa tutupnya. Fransius. R

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1