Perangkat Desa Marana Memberikan Keterangan Dihadapan Panitia Angket DPRD Donggala.




TRANS SULTENG - DONGGALA, Panitia Angket DPRD Kabupaten Donggala memeriksa sejumlah perangkat Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala diruang Sidang Utama Kantor DPRD Donggala Senin (06/09/2021).


Sebelum Panitia Angket menanyakan beberapa hal terkait tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Marana, terlebih dahulu mereka (Panitia Angket) mengambil sumpah perangkat Desa Marana.


Untuk menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap SK Bupati Donggala tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marana. Dalam kesempatan itu, Panitia Angket menanyakan tanggapan terkait dengan pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Marana Lutfin kepada operator Desa Marana Yusri.


Yusri mengatakan, pemberhentian sementara Kepala Desa Marana itu dinilai meyalahi prosedur, karena tanpa didahului Surat Peringatan.


“Awal bulan Agustus Tahun 2020 lalu, sekitar satu minggu setelah Kepala Desa Marana Lutfin dilantik, kami melakukan penelusuran  Dana Desa, ternyata tanggal 10-11 Agustus 2020 Dana Desa tersebut sudah ditarik oleh oknum pegawai Camat dan dia mantan Pj Kepala Desa Marana yaitu Serlin,”sebut Yusri.


Dikatakannya lagi, hal itu kami ketahui setelah saya bersama Bendahara Desa pergi ke Bank untuk minta print rekening Koran, ternyata uang Desa sudah turung dan ditarik oleh Serlin.


Lanjut Yusri, penarikan uang tersebut sama sekali tidak dilaporkan kepada Kepala Desa Marana, begitupun penggunaannya tidak dilaporkan kepada Pemerintah Desa.


“Jadi wajar Lutfin (Kades) tidak mau tanda tangan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, karena bukan dia yang cairkan dan kelola keuangan tersebut,” jelasnya.


Lebih jauh lagi Yusri katakan, 20 hari setelah Kepala Desa Lutfin dilantik dia diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Donggala, mengenai Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 sampai dengan 2019, saat periode pertama menjabat sebagai Kepala Desa Marana.


Yusri menjelaskan, padahal mulai Tahun 2013 sampai dengan 2019 pada saat pemeriksaan regular oleh Inspektorat dan BPKP Desa Marana dinyatakan nihil temuan, terus kenapa riksus yang dilakukan Tahun 2021 terhadap penggunaan anggaran 2013-2019 malah ada temuan. Hal ini sangat lucu kata Yusri.


Yusri menambahkan, bahwa laporan keberatan masyarakat terhadap Kepala Desa (Lutfin) pada tanggal 05 Maret 2020, sementara Lutfin dilantik Kepala Desa pada tanggal 29 Juli 2020, jadi ini sudah sangat jelas bahwa ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan Kepala Desa.


“Kan sangat lucu itu, masa dia dilaporkan pada saat belum menjabat sebagai Kepala Desa, baru banyak sekali isu titipan, contohnya Kepala Desa dibilang tidak pernah ikut apel di Kantor Kecamatan, naa jelas tidak apel karena belum dilantik pada saat dilaporkan,”ucap Yusri operator siskudes Desa Marana. *(Syamsir)*     

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1