Dusun Kulolu Minta Janji Pemkab Donggala



TRANS SULTENG - DONGGALA,Sekitar 50 masa yang tergabung dari Forum Perjuangan Rakyat Donggala ,Rakyat Donggala ,LS ADI mendatangi Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Donggala.


Sebelum menujukkan aksinya ,para masa tersebut berkumpul diarea seputaran Tugu Adipura yang berada di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa dengan melakukan aksi membakar ban dan Long March keliling Kota Donggala dengan mengendarai kendaraan Roda Dua dan Empat.



Para unjuk rasa tersebut dijaga ketat oleh Aparat Kepolisian Polres Donggala dan Polsek Banawa.



Masa tersebut meminta kepada Pemerintah Kabupaten Donggala ,agar air bersih yang berada di Dusun Kulolu Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Donggala segera terpenuhi.


Koordinator LS ADI dalam orasinya mengatakan ,sejak Tahun 1961 jahiria ,Dusun Kulolu yang terletak dipesisir pantai dan dihuni oleh masyarakat sekitar dengan berkecukupan seadanya ,warga kulolu juga hidup dengan hasil tanggapan nelayan ,karena masyarakat Dusun Kulolu bekerja sebagai nelayan.


Selain itu ,ada juga masalah yang sangat besar sejak dari Tahun 1961 ,hingga sekarang masyarakat tidak mendapatkan genangan Air Bersih ,bahkan tidak berjalan sama sekali hingga sekarang.


Dalam hal ini ,masyarakat hanya menggambil air dari dusun lain sampai tahun 2003 ,dengan menggunakan perahu ,memikul serta sebagian mengambil air dari Dusun Lapaloang dan di Kelurahan sebelah yaitu Baneoge yang jaraknya sekitar tiga kilo meter dari pemukiman warga kulolu ,dan ada juga air di Kelurahan Ganti diperjual belikan.


“Masyarakat Kulolu sampai saat ini tidak mendapatkan air bersih ,kenyataannya dari Tahun 2004 hingga saat ini ,air yang diperoleh masyarakat kulolu hanya sebatas memesan/membeli air dari dusun lain dengan harga Rp. 50 ribu rupiah perprofil yang berkapasitas 1000 liter ,”bebernya.


Dikatakannya lagi ,mengingat kampung kami (Dusun Kulolu) sudah dihuni 60 Tahun ,akan tetapi pemerintah tidak pernah memberikan fasilitas maupun bantuan air bersih kepada masyarakat Kulolu ,hanya dengan ilusi bermuatan janji palsu yang setiap saat mereka melakukan sosialisasi atau bertujuan pemungutan suara demi kepentingan Pemerintah.


“Kami masyarakat kulolu meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala agar memberikan hak kami sebagai masyarakat Indonesia khususnya didusun kulolu sebagai mana tertulis dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang sumber daya air bersih ,tertera pada pasal 5-8 menyampaikan Negara menjaminkan rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup ,kualitas yang baik ,aman ,terjaga keberlangsungannya ,dan terjangkau ,”kata Kalbi ,Selasa (22/06/2021).



Sementara Forum Rakyat Donggala yang dipimpin oleh Hery Saomena dalam orasinya mengatakan ,Bahwa kenyataannya kehidupan rakyat justru semakin merosot. Rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya ,karena pendapatan sangat rendah ,bahkan tidak ada perampasan hak rakyat terus meningkat ,dan ditangani secara diskriminatif dengan menggunakan kekuatan Negara (Alat kekerasan) secara berlebihan.


“Ini menunjukkan kasus-kasus yang menjadi bukti berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak ,kebebasan berekspresi dan berorganisasi serta hak air bersih ,hak lingkungan dan hak masyarakat nelayan ,”tegas hery Saomena.


Dalam hal ini ,Pemerintah tidak mengakui penegakan hak atas dasar rakyat sebagai sebuah Negara yang katanya berdaulat. Namun semua kenyataan pahit dan penderitaan yang dimiliki oleh rakyat atas kebohongan dan ilusi Pemerintah.


“Kami dari beberapa element masyarakat Donggala yang berdomisili di Dusun Kulolu tidak lain hanya ingin merasakan air bersih ,sebagaimana masyarakat lainnya ,kami sedikit kritis dan menagih janji Pemerintah Kabupaten Donggala di Dinas terkait ,agar janji itu kepada masyarakat kulolu segera terealisasi ,”harapnya.


Adapun tuntutan masyarakat Dusun Kulolu kepada Pemerintah Kabupaten Donggala dan terkhusus kepada Bapak Bupati Donggala diantaranya yaitu Pertama ,Berikan kami air bersih sekarang juga tanpa syarat dan pungutan pajak dari Pemerintah Daerah.


Kedua ,Hentikan segala bentuk tindasan terhadap hak rakyat atas kebebasan berpikir dan berpendapat didepan umum. **(Syamsir)**  

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1