Wakil Ketua PJID-N Aceh Minta Pemerintah Evaluasi Izin PT.BDA

Caption//Wakil Ketua PJID-N Aceh, Bang Migo/Foto IST


Trans Sulteng,Aceh -Rabu (03/11/2021), Melalui rilisnya, Amigo Syahputra akrab Bang Migo yang salah satu tokoh Milenial yang ada di Kota Subulussalam, Aceh meminta kepada pihak PT.BDA agar patuh dan taat pada hukum.

Pasalnya, Bang Migo menilai pihak PT BDA telah mengabaikan aturan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, salah satu contohnya muatan tonase.

Untuk diketahui, bahwa jalan lintas Longkib - Buluh Dori adalah jalan kelas III atau lintas kabupaten Kota yang dimana jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan yang bermuatan maksimal 8 ton.

Sementara Mobil pengangkut milik PT.BDA kita duga melebihi kapasitas, sebagimana yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jalan lintas dan Jembatan Kecamatan Longkib rusak parah.

"Tahun ini kita melihat ada beberapa titik pembangunan jalan dan jembatan menurut kami percuma saja uang rakyat melalui anggaran pemerintah di bangunkan di jalan tersebut karena kita bisa pastikan jalan tersebut akan rusak kembali,"tegasnya.

Selain masalah pengangkutan, Amigo juga sangat prihatin terhadap pembangunan Kebun Pola plasma yang menjadi salah satu kewajiban PT.BDA untuk Kampong Longkip - Sepang, dimana hingga saat ini diduga masih simpang siur alias tak jelas.

"Padahal dalam peraturan agraria pola plasma adalah merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang berdiri di atas tahun 2007,"ujar dia.

Oleh karena itu seharusnya PT. BDA menjalan kan kewajibannya terlebih dahulu sampai tuntas, ditambah dengan MOU dengan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti jalan, peningkatan SDM, dan lain-lain.

Namun sampai saat ini sudah berdiri sekitar 8 tahun dan sudah menikmati hasil, akan tetapi pola plasma yg merupakan hak masyarakat dan kewajiban perusahaan belum terealisasi 100%.

Sementara itu, hingga saat ini masyarakat sudah mempunyai hutang kepada pihak perusahaan (PT BDA) berkisar sekitar puluhan milyar rupiah Selain itu, data kepemilikan kebun pola plasma di temukan sejumlah oknum perusahaan atau pun mantan pegawai perusahaan mendapatkan jatah lahan.

"Kami mengharapkan ketegasan pemerintah Kota Subulussalam atau walikota dalam hal ini,Jika perlu bentuk tim khusus untuk penyelesaian persoalan ini," tegas Bang Migo.

Lebih jauh ditambahkannya, Jika seandainya perusahaan tersebut terbukti melanggar peraturan yang telah ditentukan,maka secara tegas pemerintah kota (Pemkot) baik eksekutif maupun legislatif harus segera menyurati Gubernur Aceh untuk membekukan izin perusahaan tersebut.

"Harus melaporkan kepada APH agar bisa ditindak lanjuti, baik pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pidana," tutupnya.Sri Imelda.

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1