BUOL TERANCAM BANJIR BANDANG, KRAK MINTA KAPOLDA SULTENG TURUN TANGAN HENTIKAN AKTIVITAS TAMBANG ILEGAL DI BUOL- TOLITOLI.


Trans Sulteng,Buol Toli Toli-Beredarnya informasi bahwa terdapat belasan unit alat berat berupa Ekscavator dengan berbagai merek dan dilengkapi peralatan tambang yang terdiri dari mesin-mesin pompa air  dengan horse power yang besar, talang berbahan besi serta peralatan las listrik yang digunakan untuk merakit peralatan penunjang penambangan emas ilegal dikawasan hutan Buol-Tolitoli membuat geram berbagai pihak.

Harsono Bereki, Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tengah yang beberapa waktu terakhir aktif memonitor aktivitas tambang ilegal ini dengan tegas meminta Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencopot jabatan Kepala Kantor Unit Pengelolaan Hutan Pogogul yang saat ini dinakhodai oleh Ir, Idrus Habibie, jika tidak mampu mengelola dan memastikan wilayah kerjanya aman dari pelaku pengrusakan hutan.

Menurutnya, potensi bahaya banjir bandang untuk wilayah Buol sangat besar, karena aktivitas tambang ilegal itu dilakukan disepanjang sungai yang terkoneksi dengan sungai Buol, vegetasi hutan yang rapat, utamanya ditepian sungai sudah pasti menghalangi aktivitas penambangan, maka tidak ada cara lain selain menggunakan alat berat untuk mencabut, mematahkan dan menggali pepohonan kecil, sedang dan besar sampai ke akar-akarnya. 

Dapat dibayangkan, dengan belasan ekscavator melakukan hal yang sama, berapa banyak akar, batang, dahan dan ranting yang akan terakumulasi di sungai yang mengarah ke Buol. 

Saya kira tidak perlu lagi  dijelaskan disini bagaimana proses terjadinya banjir bandang dan apa akibatnya. Cukup sudah yang terjadi dibeberapa daerah, sangat banyak korban, bahkan sampai membawa korban jiwa, jelas Harsono.

Sebagai putra daerah Buol-Tolitoli, Harsono juga mengungkapkan kekecewaannya pada KPH Pogogul, 

" Sedangkan orang menggunakan Chainsaw saja itu tidak boleh luput dari pengawasan KPH, apalagi ini, belasan ekscavator ada dalam hutan dalam wilayah kerjanya, dan ini sudah berbulan-bulan, alasan bahwa personel kurang itu tidak bisa diterima, kalau tidak sanggup menindak, kan ada Dinas Kehutanan Provinsi, ada Gakkum KLHK, bahkan ada Kepolisian yang selalu siap membantu,  ini hanya persoalan serius atau tidak untuk jalankan tugas, bagaimana mau buat hutan lestari kalau begini.  Tidak ada pilihan lain, kalau Dinas Kehutanan Provinsi dan Gakkum KLHK tidak punya nyali tangani ini, maka Pak Kapolda harus turun tangan, sedangkan teroris yang lincah dihutan bisa beliau urus apalagi ini, mau lari kemana itu ekscavator kalau beliau sudah perintahkan tim kelapangan" katanya.

Ditambahkannya lagi bahwa KRAK  akan melakukan investigasi mendalam tentang ini, tidak mungkin belasan ekscavator itu tidak ada yg koordinir, pasti ada jaringan yang memastikan sembako, BBM, dan kebutuhan lainnya terpenuhi.

"Pantas saja setiap hari antrian BBM Solar di Toli-toli selalu saja panjang, bahkan sering ditemukan truk ekspedisi harus nginap di antrian untuk dapat BBM solar. Kalau satu set alat berat dan mesin pelengkapnya habiskan 200 liter sehari semalam, berarti setidaknya diperlukan sekitar 4000 liter solar sehari, siapa lagi yang ambil untung dari bisnis BBM ilegal untuk tambang ilegal ini",  ujarnya dengan kecewa.

Hasil konfirmasi ke Polda Sulteng, melalui kasubbid Penmas Kompol Sugeng Lestari diketahui bahwa sampai saat ini tidak ada laporan resmi ke kepolisian, khususnya Polda Sulteng terkait tambang ilegal ini, menanggapi hal ini, Harsono menegaskan bahwa pihaknya akan membuat laporan, bukan sekedar laporan terkait aktivitas tambang ilegalnya saja, tapi juga dugaan pembiaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, karena itu termasuk perbuatan pidana yang diatur dengan tegas dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013.

" Nanti kita lihat, kalau KPH tidak pernah lapor ke Dinas Kehutanan Provinsi, berarti KPH yang lakukan pembiaran, tapi kalau ada laporan namun Dinas Provinsi abaikan maka jelas pembiaran ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, apa motiv dan apakah ada gratifikasi terkait itu, biar penyidik jalankan tugas dan keahliannya" kata aktivis senior yang masih aktif memimpin aksi-aksi demo terkait lembannya proses penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah Sulawesi Tengah ini.

Nada yang sama juga terdengar dari Ketua Forum Pelayanan Hukum dan Advokasi Rakyat, Ishak Pasau SH. 

Ditegaskannya bahwa, jika terdapat dugaan adanya persekongkolan atau permufakatan jahat dalam aktivitas pengrusakan hutan atau Pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah apalagi terbukti ada pembiaran dari pejabat yang berwenang maka pihaknya bersedia untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengawal persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Indikasi adanya persekongkolan sangat jelas, tidak mungkin belasan ekscavator itu tidak terdeteksi oleh penegak hukum, ini patut untuk dilaporkan ke kepolisian, kita akan fasilitasi dan kawal jika masyarakat atau LSM mau ini ditindak lanjuti" ujarnya.

Dikonfirmasi terkait potensi bahaya banjir bandang akibat aktivitas tambang emas ilegal ini, Bupati Buol, dr. H. Amirudin Rauf, Sp.Og,M.Si kepada media ini menegaskan bahwa hal ini sudah dilaporkan ke pihak berwenang.

"Sudah kami laporkan ke pihak yang berwenang. Pemda tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan",  

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Kepala KPH Pogogul, Ir. Idrus Habibi, disampaikannya bahwa persoalan penambangan ilegal ini sudah ada ditangan Gakkum KLHK.

"Persoalan ini bukan di KPH lagi tapi itu sudah urusannya Gakkum" jawab Habibi singkat.

Mencermati pernyataan Bupati Buol dan Kepala KPH Pogogul, terkait persoalan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Buol yang menggunakan akses masuk melalui jalan IUPHHK-HA PT Sentral Pitulempa di Kabupaten Tolitoli, maka dapat dipastikan bahwa Bola panas tambang emas ilegal ini sudah berada ditangan Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi  Dodi Kurniawan ketika dikonfirmasi menganjurkan untuk koordinasi dengan  Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kewenangan pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, menurutnya penegakan hukum pidana adalah upaya hukum terakhir dan sepanjang memiliki kewenangan menegakkan hukum LHK di sana, Gakkum LHK siap mendukung dan melaksanakan tugas sesuai aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkannya, "Harus ada komitmen semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi hal ini, tidak bisa hanya saling menunggu dan mengandalkan, pemerintah daerah, kab. Provinsi, pusat dan instansi terkait harus bersama melakukan tindakan mulai preemtif preventif dan represif serta yustisi". 

Ketua Harian Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Tolitoli, Venus A.K Heidemans ketika dikonfirmasi apa statement APRI mengenai kegiatan tambang emas ilegal yang mengakses areal IUPHHK PT Sentral Pitulempa, dengan tegas menjawab bahwa APRI tidak mendukung tambang yang memakai alat berat, APRI adalah pelindung tambang rakyat, bukan yang menggunakan alat berat yang merusak lingkungan.

 " APRI tegas untuk tidak melindungi aktivitas penambangan yang menggunakan alat berat, kami berharap bahwa spot-spot yang memiliki kandungan emas dapat dibuatkan IPR" ujar Venus.

Dari hasil pantauan media ini, aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol ini sudah tergolong aktivitas ilegal yang masuk kategori membahayakan, ribuan jiwa manusia dipertaruhkan, kerusakan sumberdaya alam sudah tidak perlu lagi dipertanyakan dan kika terus berlanjut,  potensi banjir bandang tidak akan dapat dielakkan.

Jika aktivitas ini betul dilakukan oleh kelompok rahasia kelas atas yang bersekutu untuk melakukan perbuatan penambangan ilegal atau bisa disebut Mafia Tambang, maka sudah barang tentu ini menjadi tugas berat Kapolda Sulteng Inspektur Jenderal (Irjen) Rudy Sufahriadi untuk menumpas habis Mafia Tambang ini. (marwan).

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1