KRAK: "LAKSANAKAN AMANAT PRESIDEN, POLISI HARUS BISA BEDAKAN MANA INVESTOR MANA PENCURI"


Trans Sulteng. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menitipkan pesan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada saat menghadiri Apel Kasatwil Polri Tahun 2021 di Nusa Dua jumat (3/12/21).

Ia berpesan untuk mencopot yang tidak dapat menyelesaikan agenda besar negara.

Agenda besar negara itu salah satunya adalah investasi. Menurutnya investasi kini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi negara.

Jokowi menitipkan pesan kepada seluruh jajaran Polri dari tingkat pusat hingga daerah untuk bisa mengawal dan jaga investor sehingga investasi betul-betul dapat terealisasi.

Menurut Presiden, motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi, sehingga jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah diharapkan untuk mengawal dan menjaga betul yang namanya investasi karena “kunci” pertumbuhan ekonomi ada diinvestasi, bukan di APBN.

Investasi diluar jawa sudah lebih besar dari pada investasi di pulau jawa. Sebelumnya Investasi di Jawa adalah 68 persen, namun saat ini tinggal 48 persen dan diluar pulau jawa  sudah mencapai 51,7 persen. 

Untuk itu Presiden mengamanatkan agar menjaga investasi, baik Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang. 

Salah satu daerah diluar jawa yang berpeluang dan saat ini menjadi sasaran investasi adalah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa pihak, baik peneliti dari dalam bahkan dari luar negeri, diketahui bahwa terdapat potensi tambang tembaga dengan potensi yang sangat besar di Tolitoli.

Salah satu tim ahli geologi yang tidak ingin namanya di ekspose di media, mengaku pernah meneliti di lokasi potensi tambang tembaga Tolitoli,  dikatakannya bahwa dengan produksi 12.000 ton perbulan, dikelola selama limapuluh tahun pun deposit tembaga di lokasi tersebut diperkirakan belum akan habis. 

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu calon Investor saat bertemu dengan Ketua harian DPC APRI Tolitoli Venus A.K Heidemans, menurutnya potensi tembaga di Toli-toli sudah tidak perlu diragukan lagi. Perwakilan investor yang bekerjasama dengan perusahaan dari Negeri Tirai Bambu ini mengaku sedang menjajaki proses perizinan dan kondusifitas disekitar areal pertambangan.

"Proses Perizinan yang jelas dan situasi yang kondusif, menjadi penentu kami berinvestasi" ujar pengusaha yang belum ingin disebutkan namanya dalam pemberitaan ini.

Potensi tambang tembaga yang ada di Tolitoli menjadi salah satu harapan untuk menggerakkan roda perekonomian dan perbaikan taraf hidup masyarakat. 

Namun sangat disayangkan, posisi lokasi yang berada dalam kawasan hutan itu pada akhirnya menjadi sumber masalah dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar warga setempat.

Beberapa oknum saat ini mengklaim menguasai dan melakukan aksi pembabatan hutan dilokasi spot tambang untuk dijadikan kebun dengan tanaman tahunan baik kopi, cengkeh, kelapa dan lainnya, bahkan ada pihak yang sudah mulai menggali dan menjual material tambang secara ilegal, karena merasa menguasai lokasi tambang tersebut.

Bukannya ditindak tegas,  justru klaim sepihak terkait penguasaan hutan itu seolah-olah diamini oleh pihak terkait yang mestinya mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan undang-undang.

Menanggapi hal ini, Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah Harsono Bereki mengaku sangat bersyukur dengan penegasan dari Presiden, bahwa ketegasan dan kewibawaan jangan sampai hilang dari Polri.

Menurut Harsono, Indeks kepercayaan masyarakat yang tinggi pada polri jangan dirusak oleh oknum-oknum yang tidak sungguh-sungguh menjaga wibawa Polri. 

Dikatakannya, saat ini bukan hal yang aneh kalau anggota Polri itu dekat dengan pengusaha, kalau usaha yang legal saya kira wajar saja, tapi kalau pelaku Ilegal, baik ilegal loging, ilegal mining ataupun kegiatan ilegal lainnya, itu akan menghilangkan wibawa Polri.

" Ini kadangkala terjadi di tingkat bawah,  begitu ganti pimpinan,  pelaku Ilegal yang sejenis, misalnya ilegal loging, mereka akan berkumpul, dan atur waktu untuk soan ke pimpinan baru, ngopi, bahas beberapa hal tertentu, dan hasilnya, mereka aman-aman saja untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya" Ujar Harsono.

Ditanyakan terkait upaya beberapa pihak untuk kuasai kawasan hutan yang memiliki potensi tambang, Aktivis senior yang juga sebagai Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulteng ini dengan tegas meminta Kapolda Sulawesi Tengah tanpa pandang bulu agar menindak semua pihak yang mencoba menipu Negara dengan membuat seolah-olah kawasan hutan itu adalah kebun miliknya dan hal ini dipastikan akan menghambat serta mengganggu investasi dikemudian hari.

"Tangkap dan tindak orang-orang itu, Kapolres dan Kapolsek tidak boleh takut, undang-undang sudah jelas, membuka, menguasai kawasan hutan tanpa izin itu pidana, ingat pesan Presiden, amankan investasi, bukan hanya yang sudah ada tapi yang baru mau masuk pun harus dijaga dan diamankan, itu kan jelas.

Kalau yang ilegal itu bukan investasi, itu pencuri, Polisi harus bisa bedakan mana investor mana pencuri" tegas Ketua LPPN-RI yang juga mitra kerja Forum Pers Independen Indonesia (FPII) ini. 

Dilain pihak, menanggapi amanat Presiden dan potensi investasi tambang di Kawasan Hutan Wilayah Kabupeten Toli-toli, Jimmy H.O. Rantung, ST, MM  Kepala Cabang Wilayah Satu Dinas ESDM Sulawesi Tengah mangatakan bahwa  penegasan Bapak Presiden dibidang investasi itu sudah sangat tepat, tentunya sesuai regulasi yang ada dan untuk kawasan hutan menurutnya bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, tetapi tentunya sebelum beraktifitas pihak perusahaan harus terlebih dahulu mengantongi dokumen-dokumen dan perizinan dari sektor-sektor yang terkait, contoh sektor  pertambangan maupun sektor kehutanan, jelas Kepala Cabang yang bertanggung jawab untuk wilayah Buol dan Tolitoli ini.

Ditanyakan tentang potensi ganti rugi lahan untuk investasi pertambangan

Jimi mengatakan, " Gantirugi lahan pasti diberikan jika perusahaan sudah mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi, tentunya tidak dibayar sekaligus, dibayar bertahap sesuai kebutuhan.

Namun Kalau penguasaannya ilegal tentunya tidak bisa dong. Masyarakat harus bisa membuktikan legalitas lahan yg dikuasai", tegasnya.

Peluang investasi dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam khususnya mineral tambang di Sulawesi Tengah (Sulteng) semakin meningkat, khususnya dimasa kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura, untuk itu peran semua pihak sangat diperlukan, ketegasan dari penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi. 

Penegakan hukum yang lemah akan menjadi ancaman dan menjadi Bom Waktu bagi dunia Investasi. 

Sudah sangat tepat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta Kapolri dan jajarannya untuk tegas dalam mengawal investasi di negara tercinta ini. (Marwan).

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1