Pembabatan Hutan Mangrove Di Desa Sandana, Ketua LSM Giak Mendesak APH Menindak Lanjuti

Trans Sulteng,Tolitoli -  Aksi Main babat Pohon Mangrove yang ada di desa sandana Dusun Nelayan kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli , Menuai protes dari berbagai.kalangan salah satunya  dari ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi ( GIAK ) Propinsi.Sulawesi Tengah, dimana aksi babat pohon mangrove yang di lakukan oleh oknum kades sandana tidak dapat di benarkan," Terang Hendri Lamo,SE saat di konfirmasi di salah satu Warkop di kabupaten Tolitoli, Senin ( 6/11/2021 ).

Hendri lamo menambahkan, terkait penebangan mangrove yang terdapat di wilayah pesisir pantai desa sandana yang diduga dilakukan oleh pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa dan aparat dengan dalil apapun itu tidak dapat dibenarkan, Karena dugaan perbuatan (menebang mangrove) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undangan-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 50 dan pidananya di atur dalam pasal 78 dalam UU ini dan di atur juga dalam peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan terdapat pada pasal 42,Perbuatan menebang hutan mangrove juga bisa berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan karena proses pengelolaan dan pelestarian nya tidak dijaga sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sangsi pidananya terdapat pada pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1).

Lanjut Hendri Kami, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib untuk dijaga keleststiaannya karena menyangkut kehidupan dan masa depan masyarakat dan anak cucu kita sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil," Ungkap Hendri Lamo.

" Penebangan hutan mangrove yang diduga dilakukan oleh kepala desa bersama dengan aparat desa Sandana diduga untuk menguasai lahan yang diduga milik negara untuk dibagikan ke masyarakat setempat.

Niat untuk menguasai lahan milik negara tentulah ada menakisme sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa harus ada permohonan terlebih dahulu kepada kementerian terkait untuk pembebasan lahan yang dikuasai oleh negara dan diserahkan kepada masyarakat.

Apabila langkah ini ternyata tidak dilakukan terlebih dahulu oleh kepala desa sandana dan perangkatnya, maka patut diduga telah menyerobot lahan milik negara sebagaimana di atur dalam pasal 167 ayat (1) dan pasal 551 KUHP. 

Berangkat dari norma-norma hukum di atas yang wajib untuk di taati oleh setiap warga negara, DPD LSM GIAK (Gerakan Indonesia Anti Korupsi) Propinsi Sulawesi Tengah menyikapi dugaan perambahan hutan mangrove didesa Sandana dan dugaan penyerobotan tanah milik negara tersebut, maka, kami meminta dan mendesak kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas para pelaku dan memprosesnya secara hukum.

Ketua LSM Giak," Meminta dan mendesak kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah-langkah hukum dan melaporkan pihak-pihak yang diduga telah menggunakan jabatannya dan telah melakukan pengrusakan lingkungan tanpa melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan, " Tutup ketua LSM Giak Hendri lamo..WAHYU 

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1