PEMDA KABUPATEN DONGGALA MENDUKUNG PROGRAM RANHAM



 TransSulteng,Donggala-Pemerintah Daerah (Pemda)Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2022, dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi perangkat daerah dalam pengelolaan data RANHAM. Dimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala, Dr. Rustam Efendi, S. Pd., SH., M. Ap, yang juga sebagai Narasumber sekaligus memberikan materi didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohamad Yusuf, SE., M. Si, yang bertindak sebagai moderator dalam kegiatan sosialisasi. Sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala, Kamis (24/02/2022).

Kepala Sub Bagian (Kasubag)Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, Adhi, SH., MH, dalam laporannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini untuk meningkatkan tanggungjawab dan pengembangan sinergitas perangkat daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakkan serta pemajauan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

Adapun peserta kegiatan ini dengan jumlah 30 orang,  yang terdiri dari 15 perangkat daerah yang berkaitan dalam pengelolaan data RANHAM Kabupaten Donggala.

Disampaikannya lagi, sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, S. Pd., SH., MH, dengan judul materi yang akan dibawakannya yaitu “Penilaian Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM”, serta narasumber dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Nurdiana Ambodale, SH., MH, dengan judul materi yang akan dibawakannya yaitu “Laporan Capaian Aksi HAM sebagai implementasi rencana aksi Nasional HAM (Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021-2025)”.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Donggala Rustam Efendi mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh Pemda melalui Kementerian Hukum dan HAM, bahwa Kabupaten Donggala belum sepenuhnya memenuhi pelaporan Aksi HAM.

“Perlu dilakukan penguatan dan pengendalian pelaksanaan prioritas kebijakan terkait layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, ketenagakerjaan dan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat, adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang mendukung persyaratan Aksi HAM,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal itu, Pemda mendukung program RANHAM di Kabupaten Donggala dan berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan Aksi HAM di Wilayah Kabupaten Donggala sebagai wujud kepedulian Pemda terhadap HAM.

“Sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera berbasis sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Visi Pemda Kabupaten Donggala,” ujarnya.

Hal tersebut menjadi fokus perhatian perangkat daerah yang terkait pengelolaan data RANHAM, agar secepatnya melakukan penginputan data serta pelaporan terhadap data kelompok sasaran agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berorentasi pada penegakkan dan perlindungan HAM, harap Sekda. (Laporan pewarta :Syamsir)      

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1