POLDA SULTENG BERHASIL MENEMUKAN PENIMBUNAN MINYAK GORENG MEREK VIOLA DISALAH SATU PERUSAHAAN


TransSulteng,Palu-RN, Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil menemukan perusahaan yang melakukan penimbunan minyak goreng ditengah kalangan barang.

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto dalam keterangan resminya yang diberikan kepada media membenarkan bahwa Tim Satgas menemukan penimbunan minyak goreng disalah satu perusahaan di Kota Palu.

“Ada dua lokasi di Kota Palu yang telah disegel dengan garis Police Line oleh Satgas Pangan, karena diduga menimbun minyak goreng dalam situasi masyarakat mengalami kalangan minyak goreng,” tuturnya.

Dalam penelusuran Tim Satgas Pangan Daerah Sulteng dipimpin Dirreskrimsus Polda Sulteng Kombes Pol Ilham Saparona pada Rabu kemarin (02/03/2022) telah menemukan dua gudang yang menyimpan minyak goreng bermerek Viola sebanyak 4.209 dos atau 53.869 liter.

Kombes Pol Didik Supranoto juga mengatakan bahwa tempat penimbunan tersebut disimpan di dua lokasi yang berada di Kota Palu, di jalan I Gusti Ngurah rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga tepatnya di gudang penyimpanan CV. AJ dan gudang atau Rumah Toko (Ruko) di jalan Tavanjuka komplek Ruko Bundaran Palupi Permai yang juga di kontrak CV. AJ.

“Dari hasil penelusuran Tim Satgas Pangan menemukan dugaan penimbunan minyak goreng merek Viola dari gudang CV.AJ sebanyak 1.748 dos atau 21.355 liter, sedangkan di jalan Tavanjuka komplek Ruko Bundaran Palupi Permai ditemukan merek minyak goreng yang sama (viola) sebanyak 2.461 dos atau 32.514 liter,” sebutnya.

Menurutnya, bahwa stok barang tersebut ini disimpan sejak bulan Oktober 2021 lalu oleh pemiliknya. Dikatakannya lagi, Satgas Pangan akan melakukan proses penyelidikan terkait hal tersebut, yang patut diduga adanya penimbunan bahan pokok berupa minyak goreng merek Viola.

Dalam perkara ini patut diduga terjadi pelanggaran Pasal 133 jo Pasal 53 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Pasal 1 angka 15 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No.07 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diancam dengan pidana penjara 5 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50 Milyar rupiah. (KB/SF/SIR)       

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1