TransSulteng -Morowali- Satu lagi aktivitas pertambangan yang diduga ilegal berjalan di wilayah perbatasan Kabupaten Morowali.
Perusahaan tersebut adalah Anugerah Sakti Konstruksi Utama (Askon) yang beroperasi di wilayah Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan.
Ketua DPRD Morowali, Kuswandi bersama beberapa anggota DPRD lainnya, yakni Syahrudin, Puspa Bayu Nugraha, Hasnain, Sumardin, dan Herlan, yang turun langsung di lapangan pada Rabu (27/4/2022) menegaskan bahwa aktivitas PT Askon ilegal, karena izinnya tidak terdaftar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
"Berdasarkan pal batas, ini sudah jelas-jelas masuk wilayah Desa Matarape, sementara PT Askon sendiri sampai saat ini tidak terdaftar izin pertambangannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, berarti patut diduga aktivitas ini ilegal" ujar Kuswandi.
Selain itu, lanjut Kuswandi, hasil tambang atau ore nikel serta dana CSR untuk masyarakat juga tidak jelas kemana tujuannya. "Untuk hasil tambang serta dana CSRnya itu tidak jelas kemana, padahal ini sudah nyata masuk di wilayah Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, berarti masyarakat sangat dirugikan dengan adanya ini" tutur Kuswandi.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres Morowali, IPTU Arya Widjaya, S.IK yang dikonfirmasi via pesan Whats App mengenai aktivitas PT Askon yang diduga tidak memiliki Izin, memberikan penjelasan.
"Bahwa benar terdapat kegiatan yang dilakukan oleh PT Askon, akan tetapi saat ini untuk mengetahui tempat kegiatan tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Morowali, kami akan melakukan penelusuran lebih dalam dan akan melakukan pengecekan terkait dasar PT Askon melakukan kegiatan (izin) di lokasi dimaksud, serta berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait yang berkaitan dengan dugaan tersebut" tandasnya.
Sedangkan pihak PT Askon sendiri, hingga berita ini tayang, belum ada yang dapat dihubungi.irdam/Bams.
