TransSulteng -Yogyakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk Pemerintah Provinsi se-Jawa dan Kalimantan, Selasa (26/4/2022). Acara yang berlangsung di Yogyakarta tersebut dihelat guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola keuangannya secara akuntabel, efektif, dan efisien.
Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto dalam sambutannya mengajak para peserta untuk memeriksa kembali kinerja pengelolaan keuangan daerah mereka. Hal itu untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Di hadapan perwakilan pemerintah provinsi tersebut, Eko juga mengingatkan jajaran pemda agar terus memperhatikan penyerapan anggaran sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
“Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, selalu mengatakan kepada kita di berbagai kesempatan, jangan sampai semua penyerapan anggaran itu di akhir tahun. Bagaimana situasinya di tempat kita? Penyerapannya di akhir tahun atau tidak?,” kata Eko dalam forum tersebut.
Diungkapkan Eko, penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah secara umum memiliki dampak terhadap ekonomi di daerah tersebut. Karenanya, pemda harus benar-benar efektif dalam menyusun agenda pengelolaan keuanganya.
“Pengalaman akibat pandemi Covid-19 kemarin adalah pengalaman yang berharga buat kita bersama. Dari 34 provinsi, yang pertumbuhannya positif hanya tiga provinsi. Selebihnya negatif,” terang Eko.
Dirinya berharap, ke depan pemda dapat mengambil pelajaran dari berbagai situasi yang terjadi. Upaya ini agar jika ada kejadian serupa dapat diantisipasi secara baik.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang diskusi. Berbagai hal tentang pengelolaan keuangan daerah dapat kita diskusikan untuk kemajuan kita bersama,” kata dia.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono mengatakan, Bimtek ini diharapkan dapat menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemda, utamanya terkait teknis pengukuran pengelolaan keuangan daerah.
"Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Heru.
Dirinya berharap, melalui forum tersebut pemda dapat secara aktif berpartisipasi, sehingga dapat memperoleh pengetahuan komprehensif ihwal pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga Bimtek ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga para peserta dapat kembali ke daerahnya masing-masing dengan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik,” imbuh Heru.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada BSKDN. Hal ini terutama atas dipilihnya Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Bimtek Pengukuran IPKD.
“Kami bersyukur, berterima kasih, Pak Kaban (Kepala BSKDN) yang telah memilih audiensi kegiatan di Yogya. Semoga acara ini berjalan lancar. Bapak dan Ibu pun selanjutnya dapat eksplorasi kuliner dan berbelanja di UMKM Kota Yogyakarta setelah acara ini,” tandas Benny.
Sebagai informasi, kegiatan Bimtek ini diagendakan berlangsung hingga 27 April 2022. Para peserta terdiri dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Litbang Daerah Provinsi, dan Dinas Kominfo Provinsi se-Jawa dan Kalimantan.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
