Notification

×

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Terkait Kesepakatan PT Tiran dan Pemda Morowali, JAMAN Morowali : Itu Aneh Dan Justru Menambah Kesalahan Mereka.

Jumat, 29 April 2022 | April 29, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-11-18T15:08:47Z

 

Transsulteng -Morowali-Polemik PT Tiran masih terus berlanjut, melalui salah satu media, Humas PT Tiran Indonesia La Pili menjelaskan bahwa telah ada kesepakatan antara pihak PT Tiran dan Pemda Morowali melalui sebuah pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing pihak, sebagaimana dilansir salah satu media online, Jumat (29/4). 

Dalam pemberitaan tersebut La Pili merincikan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati beberapa hal termasuk hak dan kewajiban PT Tiran terhadap Pemda Morowali. 

Hal tersebut mengundang reaksi dari berbagai kalangan, salah satunya dari JAMAN Morowali. Kepada media ini Ketua JAMAN Kabupaten Morowali Ikhsan Arisandhy, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PT Tiran dan pwrwakilan Pemda Morowali terlihat aneh dan justru menambah masalah. 

"Tidak ada yang mengatakan bahwa PT Tiran itu tidak punya izin. Mereka punya izin tersus dan lain lain, tapi izin itu koordinatnya dimana? dalam izin itu koordinatnya di desa Lameruru Kabupaten Konawe Utara, bukan di Morowali. Nah jika mereka bikin jetty dan beroperasi di Morowali, artinya kegiatan mereka di wilayah itu ilegal, karena izinnya tidak disana. Selain itu, masalahnya disini bukan soal apakah PT Tiran itu membayar pajak atau biaya saling memahami atau mereka sebut apapun dalam pertemuan itu, atau tidak. tapi ini masalah izin yg tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Izin di Sultra, kegiatan di Morowali, dan karenanya kita sebut kegiatan itu ilegal," Jelasnya. 

Jika pertemuan yang dimaksud benar terjadi, lanjutnya, berarti ada upaya untuk membiarkan kegiatan yang tidak sesuai aturan berjalan disana. 

"Kan aneh kalau benar ada pertemuan dan kesepakatan sebagaimana dijelaskan Humas PT Tiran dalan beri tersebut. Bagaimana mereka bisa membuat kesepakatan tentang hak dan kewajiban untuk sebuah kegiatan yang dilakukan tidak sesuai izin tersebut. Bagaimana bisa Pemda Morowali bicara tentang pajak atau semacamnya dengan perusahaan yang izinnya tidak ada di Morowali? Itu masuk dalam penerimaan daerah sebagai apa? Kan tidak mungkin izin terbit di Sultra, pajak bayar di Morowali. Nah, kalau bukan pajak itu mereka mau sebut apa dalam nomenklatur APBD nantinya?" tambahnya. 

Lebih jauh Ikhsan mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam mengambil langkah, sehingga tidak terkesan ingin berbuat sesuka hati.

"Jangan karena mereka menyebut diri pengusaha nasional atau pribumi, aturan diabaikan begitu saja. Jangan karena jualan mempekerjakan ratusan atau ribuan orang, sehingga mereka mau melakukan apapun semaunya. Aturan tetap aturan, dan harus dipatuhi. Pemda Morowali juga harus berhati-hati, jangan karena untuk mengisi kas daerah, pelanggaran terkesan dibiarkan. Pak Bupati kan sudah memberikan pernyataan dalam kasus lain bahwa Pemda mendukung perusahaan yang legal, dan akan menindak yang tidak sesuai aturan. Kok sekarang ada yang seperti ini?" imbuhnya. 

Pria kelahiran desa Moahino Kabupaten Morowali ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mempersoalkan siapa yang masuk dan berinvestasi, apakah dia pemodal nasional, lokal, atau pemodal asing, semuanya harus melalui prosedur yang legal, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

"Intinya siapa saja boleh masuk. Undang-undang membolehkan itu. Silahkan berinvestasi, tapi patuhi kaidah yang ada. Jadi bukan kita ini diskriminatif, justru kami sangat mendukung kalau investasi itu datangnya dari pengusaha nasional atau lokal, tapi aturan tetap harus dipatuhi. Kalau benar kita nasionalis, maka aturan yang berlaku di negara kita harus kita patuhi. bagaiamana kita bisa mengaku nasionalis, merah putih, dan lain sebagainya, kalau aturan dalam negara sendiri kita langgar? itu nasionalis macam apa?." katanya. 

Selanjutnya Ikhsan berharap PT Tiran segera melakukan pembenahan terhadap.perizinan yang dimilikinya

"Silahkan perbaiki perizinan yang ada. Pilihannya kan sederhana seperti kata pak Ketua DPRD Morowali, pindahkan izinnya ke Morowali, atau pindahkan Jettynya ke Sultra. Tidak boleh ada kesepakatan yang aneh-aneh dalam masalah ini. Kalau ada yang melakukan itu, patut dipertanyakan tujuannya apa?." tutupnya.irdam/bams

×
Berita Terbaru Update
close
Banner iklan disini