Pada Kesempatan Itu Dr. Ir. Doni Janarto Widiantomo, menyampaikan bahwa Pembentukan Bank Tanah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Perpres Bank Tanah mengenai struktur dan penyelenggaraannya telah diberi nomor dengan Nomor 113, di mana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada dua turunan. Peraturan Pemerintah Nomor 64 yang sudah dikeluarkan enam bulan lalu mengenai bentuk badan dan juga lahirnya Bank Tanah. Lalu, Perpres mengenai struktur dan penyelenggaraan yang mengatur kewenangan pengurus dari Bank Tanah,"
Adapun, skema kerja bank tanah antara lain merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria dan keadilan pertanahan.
Perolehan Bank Tanah, yaitu tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain.
Bank Tanah dapat melakukan pengadaan tanah dengan mekanisme tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.
"Bank Tanah melakukan pengelolaan, pengembangan, pengamanan, dan pengendalian tanah. Pemanfaatan tanah oleh Bank Tanah dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain dan tetap memerhatikan asas kemanfaatan serta asas prioritas,".
Kepala Kanwil BPN/ATR Provinsi Sulawesi Tengah , akan berkontribusi dalam percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah sesuai dengan Tugas dan Fungsi .
Selanjutnya Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir , mengharapkan agar permasalahan pertanahan dimasyarakat dapat teratasi dengan baik , selanjutnya Gubernur meminta dukungan BPN/ATR agar membantu prosres pengadaan Tanah untuk pembangunan Industri di Sulawesi Tengah agar peningkatan dan jaminan berinvestasi di Sulawesi Tengah dapat berjalan baik ,
Wakil Gubernur juga menegaskan agar penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan sesuai ketentuan dan lakukan penelitian yang akurat sebelum penerbitan sertifikat tanah.
Wakil Gubernur juga menyampaikan Sudah terus dilakukan himbauan kepada Kepala Desa agar tidak menerbitkan SKPT di Area Hutan .
Wakil Gubernur juga Kembali meminta agar Lokasi Pembangunan Huntab Tondo dapat segera terselesaikan dengan baik.
Biro Administrasi Pimpinan/sd
