Insfektorat Dan Camat Jangan tutup mata ,Terkait Dugaan Dana Desa Di selewengkan Kades Gililana


Transsulteng-Morut-Ketua BPD dan Sejumlah warga Desa Gililana tidak akan berhenti mengungkap dan melaporkan persoalan temuan Dana Desa di Tahun 2016-2020, serta juga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Gililana Kecamatan Petasia, demi kemajuan Desa dan kesejateraan masyarakat ucap Ketua BPD. 

Pasalnya laporan temuan Dana Desa dan penyalahgunaan wewenang oleh Kades tersebut ditahun 2016-2020 itu sudah pernah kami laporkan langsung di Kejaksaan (Kacab) Morowali Utara di Kolonodale namun entah mengapa hal persoalan tersebut tidak ditindak lanjuti sampai pada saat sekarang ini sehingga masyarakat bertanya-tanya mengapa ?, kenapa ?, dan ini ada apa ?. ungkap Ketua BPD bersama sejumlah masyarakat Desa Gililana.

"Menurut keterangan sejumlah tokoh masyarakat desa Gililana bahwa dari semua pokok persoalan desa kami ini menumpuk sejak Tahun 2016, lantas kemudian melalui perwakilan di Desa (BPD) membuat rapat pada waktu itu yang kemudian melahirkan keputusan untuk sepakat bersama masyarakat untuk melaporkan perlakuan Kepala Desa ke pihak yang berwenang".

"Ada pun persoalan yang termuat di dalam berita acara laporan tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Kepala Desa telah menjual Tanah Negara kepada pihak Perusahaan PT. Fazda Pertambangan Bebatuan yang Tanah/Lahan yang diterbitkan surat keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa berada di dalam kawasan hutan lindung.

2. Anggaran Dana Desa Tahun 2017 total Rp. 1.305.000.580, khusus untuk Dana Desa fisiknya Rp. 797.544.000, sementara realisasinya dilapangan yang dikelola hanya Rp. 706.040.324, pertanyaan masyarakat sisa Dana Rp. 91.000.000 itu ada dimana?.

3. Rabat beton Dusun III dengan anggaran Rp. 153.400.000 tumpang tindih dengan anggaran PNPM yang dikucurkan dari Pusat, alias bangunan dibangun di atas bangunan yang suda ada.

4. Rumah tidak layak huni dengan besar anggaran Rp.142.000.000, yang anehnya atap sengnya saat dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat waktu itu sudah pada berkarat dan lubang-lubang/bocor di duga itu atap seng bekas.

"Begitu banyak temuan di Desa kami namun pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah hal ini Dinas yang terkait dengan angaran Negara tidak mau menanggapi laporan dari masyarakat, terang sejumlah tokoh masyarakat dan Ketua BPD"

"Percuma saja melaporkan kalau cuma ditingkat Kabupaten, buktinya laporan kami tidak di gubris sampai sekarang ini sudah tahun 2022 masih seperti biasa ungkap Ketua BPD Desa Gililana"

"Surat laporan yang di ajukan oleh BPD kepada Camat Petasia maupun kepada Bupati Morut pada waktu itu kemungkinan hanya disimpan di tong sampah, karna surat yang kami ajukan itu tidak ada juga tidak lanjutnya, oleh sebabnya kami tidak diam, dan kami selaku perwakilan masyarakat di Desa Gililana akan melaporkan langsung ke OMBUSMAN persoalan tersebut ini apa bila pihak APH Morowali Utara tidak menyelidiki dan memproses hal tersebut, tegas Ketua BPD".

Pewarta: Kaperwil Sulteng

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1