Ketua DPRD Tegaskan Hentikan Segera Aktivitas PT Alaska Dan MSN T


TransSulteng-Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, meminta PT Alaska dan PT MSN menghentikan aktifitas bongkar muat di jetty Desa Ungkaya dan Desa Solonsa, Kecamatan Witaponda

 Tim kunjungan kerja DPRD Kabupaten Morowali di wilayah Bungku Barat dan Witaponda, yang dimulai pada tanggal 6 hingga 11 Juni 2022, menemukan banyak hal di lapangan khususnya terkait investasi yang bergerak di sektor pertambangan

Tim kunjungan kerja yang terdiri dari 9 orang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Kuswandi yang juga selaku Ketua DPRD dan beranggotakan semua perwakilan komisi yang ada di DPRD Kabupaten Morowali.

"Khusus di Kecamatan Witaponda, sesuai temuan lapangan yang kami dapatkan, terdapat fakta bahwa ada aktifitas perusahaan tambang yang tidak mengantongi Izin Operasional Terminal Khusus (tersus) yakni PT Alaska Dwipa Perdana (Alaska), sekaligus sebagai pemilik IUP seluas 480 Ha di Desa Solonsa, Solonsa Jaya dan Ungkaya, serta PT Mahkota Semesta Nikelindo (MSN) yang yang bertindak sebagai pemilik Jetty sekaligus trader dari PT Mitra Karya Agung Lestari (MKL), yang merupakan pemilik IUP seluas 743 Ha di Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Sesuai berita acara lapangan hasil kunjungan kerja, bahwa PT Alaska telah dihentikan sementara kegiatan penambangannya oleh Bupati karena beberapa alasan termasuk lingkungan.

Dikatakan Kuswandi, penambangan yang dilakukan terkesan sporadis baik PT Alaska maupun perusahaan mitra MKL, tidak beraturan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan yang baik dan benar. "Di PT ALASKA juga tidak ditemukan nuurseri atau tempat pembibitan tanaman reklamsi bahkan yang lebih parahnya lagi, tidak ada divisi yang menangani kegiatan tersebut, kedua perusahaan ini harus mengevaluasi semua kontraktornya dan menggantinya dengan kontraktor lainnya, jangan hanya asal menambang dan mengeruk keutungan tapi masyarakat yang terkena dampaknya" ujarnya.

Temuan bahwa PT Alaska tidak memiliki Izin Operasional termasuk izin perlintasan jalan negara, lanjut Kuswandi, PT Alaska hanya memiliki izin pemenuhan komitmen pembangunan tersus dengan nomor : A.1028/AL.308/DJPL tanggal 02 September 2019. "Itu pun kami menduga tidak sesuai dengan aspek teknis pelaksanaan pembangunannya di lapangan, begitu juga dengan PT MSN yang hanya memiliki izin pemenuhan komitmen pembangunan tersus dengan nomor: A.131/AL.308/DJPL/E tanggal 11 November 2021" ungkapnya.

Menurut Kuswandi, hal inltu terungkap saat ia bersama tim melakukan rapat bersama dengan KTT kedua pihak perusahaa. "Mereka tidak bisa memperlihatkan perizinan tersebut dan mereka juga mengakui bahwa izin operasional belum ada, dan dalam proses pengurusan di kementrian terkait, PT Alaska saat ini sedang tidak ada operasional di wilayah jetty karena penambangannya dihentikan oleh bapak Bupati, berhenti sementara dan kami berharap itu dihentikan permanen selama dalam proses pengurusan perizinan dan dapat beroperasi kembali jika sudah memiliki izin operasional tersusnya" jelasnya 

Lain halnya dengan PT MSN, Kuswandi mengatakan, pihak perusahaan sedang beroperasi sampai saat ini dan PT MSN itu sudah beroperasi sejak tahun 2021. "Diketahui pula bahwa pihak MSN sendiri sampai saat ini telah melakukan pengiriman ore dalam jumlah 18 kapal tongkang dengan rata-rata 5.000 metrik ton, sementara PT Alaska sudah melakukan pengiriman ore sekitar 8 tongkang dengan rata-rata 5.000 metrik ton, ini untuk Alaska, belum lagi dengan aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh Mitra Sulawesi Bersama (MSB) di jetty PT Alaska" tuturnya.

 Pada pertemuan tersebut, baik pihak PT Alaska maupun PT MSN, tim juga mempertanyakan perihal pelaksanaan CSR dan surat izin berlayar kedua perusahaan tersebut, kenapa hal itu bisa diterbitkan sementara mereka tidak mempunyai dokumen lengkap, dan tim menduga telah terjadi pemalsuan dokumen-dokumen.

 Atas permasalahan itu, DPRD Morowali menyampaikan :

1. Mengingatkan agar PT MSN dan PT Alaska menghentikan segera aktifitas ilegal mereka di jetty Solonsa dan Ungkaya selama dalam proses pengurusan perizinan.

2. Meminta MKAL merealisasikan CSR tahun 2020 sampai 2022 dan segera melakukan evaluasi terhadap kontraktor tambang dan pihak trader yang menjadi mitranya, serta mendesak pihak perusahaan untuk menyiapkan tanaman nuursey pasca tambang serta devisi khusus untuk itu.

3. Meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan langkah langkah hukum yang terukur atas aktifitas ilegal MSN dan Alaska di wilayah jetty Solonsa dan Ungkaya.

4. Pemerintah daerah untuk segera menghentikan aktifitas bongkar muat Ilegal PT MSN dan Alaska sehingga tidak terkesan ada pembiaran dan tidak menimbulkan rasa ketidak adilan terhadap investor lainnya yang hari ini aktifitasnya dihentikan.TIM.

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1