Transsulteng-Parigi Moutong- Bupati Parigi Moutong (Parimo) H Samsuruzal Tombolotutu tegaskan, demi untuk keselamatan Aparaturnya, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di OPD OPD yang selama ini ada yang mondar mandir berurusan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah dan bahkan merasa ditakut takuti oleh Aparat Penagak Hukum (APH) dan BPKP dan BPK, maka Bupati Samsurizal Tegaskan suluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terancam akan ia kembalikan ke Pemerintah Pusat.
Tidak hanya itu seluruh kegiatan dan anggaran yang sudah di lelang di Bagian ULP kata ia akan di kembalikan ke Pusat.
"Saya tegaskan, saya tidak main main dengan hal ini, kalau PPK saya sudah terancam dan merasa takut, bahkan ada kegiatan yang sudah selesai dikerjakan dan dinyatakan selesai dan tidak bermasalah lagi justru masih saja dipermasalahkan oleh BPKP dan BPK, maka seluruh anggaran yang bersumber dari APBN saya akan kembalikan ke Pusat,"Tegas Bupati Samsurizal di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Parimo, Sabtu (11/6/22).
Bahkan tidak hanya itu, kata Bupati Samsurizal ia juga akan menarik kembali seluruh Anggaran bersumber dari APBD seperti yang telah di pihak ketigakan untuk di kembalikan ke Kas daerah.
"Saya perintahkan Inspektorat dan Bagian Hukum untuk segera berkoordinasi dengan pihak BPKP di Palu, jika ada aturan yang membolehkan dana Dak atau APBN bisa dikembalikan ke Pusat, maka mau tidak mau kita kembalikan ke Pusat,"Tandasnya.
Bupati Samsurizal juga sampaikan, untuk apa jika yang dikerjakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi masih saja dilakukan pemeriksaan bahkan mencari cela untuk dibuat kesalahan padahal ini semua demi pembangunan dan kemaslahatan masyarakat, tetapi setiap kegiatan yang dilakukan selalu saja dianggap sebagai kesalahan tetapi sesungguhnya itu sudah sesuai aturan, maka alangkah baiknya tidak ada kegiatan dan semua anggaran yang ada di kembalikan saja ke Pemerintah Pusat.
"Lebih baik seluruh anggaran kita kembalikan saja ke Pemerintah pusat, yang ada tinggal gaji Pegawai dan operasional. Selesai berkantor lebih baik berkebun saja,"Geramnya.
Bupati Samsurizal juga menghimbau kepada Kepala Kepala OPD dan PPK pada hari Rabu (15/6) untuk hadir di Rujab mendengarkan pemaparan BPKP, Polres dan Kejaksaan, dan ia meminta Aparaturnya untuk menyampaikan keluhan keluhan sesuai kenyataan dan fakta yang ada.
"Hari Rabu saya minta semuanya hadir di Rujab Bupati, tolong sampaikan semua keluhan keluhan saudara terkait hal itu. Karena PPK saya semuanya mau mengundurkan diri dari PPK. Semua kegiatan harus melalui tanda tangan PPK saya baru saya tanda tangan, kalau tidak ada tanda tangan PPK saya juga tidak akan tanda tangan,"Tegasnya.
DISKOMINFO PARIGI MOUTONG/SD
