Rapat Paripurna DPRD Fraksi PDIP Minta BPK RI Memeriksa Ulang Keuangan Daerah Nias BaratDi duga Ada Unsur KKN

Transsulteng - Nias Barat - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Barat, Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapatnya bahwa ada unsur KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) pada pelaksanaan kegiatan proyek yang belum selesai juga yang tidak berfungsi, Di Salah Satu instasi yaitu Dinas PRKPL HNias Barat sehingga meminta BPK RI perwakilan Sumatera Utara memeriksa ulang dan sekanjutnya dilimpahkan kepada aparat penegak hukum (APH), hal ini disampaikan Ketua fraksi PDIP Libertina Mendofa, S.Pd pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Barat, Senin 11/07/2022 di Ruang Sidang DPRD

Mencermati nota jawaban dan penjelasan saudara Bupati atas pemandangan umum DPRD Kabupaten Nias Barat maka fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat sebagai berikut

1. Terimakasih respon positif saudara Bupati Nias Barat atas pemandangan umum fraksi yang direspon secara lisan dimana dapat memahami kritikan dan saran bahwa nota jawaban yang disusun oleh tim Pemerintah Daerah dibawah koordinasi sekda adalah jawaban yang menyenangkan atau lips servis yang tidak punya ukuran dan ruang waktu/batas waktu yang jelas penyelesaiannya

2. Terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada nota jawaban Bupati akan melakukan upaya dengan langkah-langkah strategi yaitu:

a. Penyuluhan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi

b. Penyebarluasan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat tingkat kecamatan dan desa

c. Pembayaran pajak dan retribusi melalui digitalisasi dan seterusnya

d. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk penagihan pajak dan retribusi daerah. Fraksi PDIP berpendapat hal itu telah berulang kali setiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ironisnya untuk upaya ini lebih besar biaya operasional dari pada retribusi Daerah. Kami sarankan supaya Pemerintah Daerah meningkatkan pembangunan sarana umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga atas jasa pelayanan itu masyarakat dapat membayar retribusi Daerah.

3. Pada nota jawaban saudara Bupati dijelaskan beberapa rincian dan sumber-sumber dana yang ada dalam Kas Daerah. Fraksi PDIP berpendapat bahwa uang tersebut adalah terikat dan utang kepada pihak ketiga. Oleh karena itu diminta kepada Pemerintah Daerah supaya segera di cairkan pada P.APBD tahun 2022. Seterusnya sesuai penjelasan saudara Bupati tentang tata cara pengalokasian dana Desa di Kabupaten Nias Barat tahun 2022 pasal 14 ayat (4) penyakuran ADD tunda salur dilaksanakan paling cepat bulan januari dan selambat-lambatnya bulan juni tahun anggaran berjalan. Dan ayat (5) ADD tunda salur tidak dapat disalurkan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Oleh karena itu ADD tunda salur 2017, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, akan menjadi hangus dan menjadi lain-lain pendapatan asli Daerah sah pada tahun 2022

4. Pada nota jawaban dan penjelasan saudara Bupati tentang jumlah guru yang melebihi ketentuan yang di tetapkan dengan standar nasional. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati untuk melakukan penataan melalui pengurangan GTT dan GKD yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK. Demi efesien dan efektifitas belajar mengajar serta  mengurangi beban keuangan Daerah. Untuk apa banyak Guru tetapi tidak berdampak pada persaingan peningkatan mutu pendidikan

5. Terhadap penjelasan saudara Bupati pada pembangunan air bersih dengan anggaran Rp 8.712. 350.000 ( delapan milyar tujuh Ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan pembangunan sarana sanitasi dengan anggaran Rp 4.788.000.000 ( empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) yang sudah di kunjungi oleh badan anggaran adalah: 

a. Pembangunan Broncaptering Desa Lologolu Kecamatan Mandrehe dengan biaya sebesar Rp 1.000.000.000 dengan realisasi 100% dengan sasaran kegiatan 200 sambungan rumah terealisasi 64 sambungan rumah. Air tidak mengalir karena masalah masyarakat tidak bersedia membayar pulsa listrik. 

b. Pengembangan dan jaringan distribusi dan sumbangan rumah di Desa Sisobandao Kecamatan Mandrehe Barat dengan anggaran Rp 200.000.000 ( dua ratus juta) terealisasi 100% air belum mengalir dan sumber untuk air bersih sudah jatuh ke sungai moroo dan telah miring.

c. Pengembangan dan jaringan distribusi dan sumbangan rumah di Desa Onolimbu Raya Kecamatan Mandrehe Barat dengan anggaran Rp 200.000.000 ( dua ratus juta) terealisasi 100% air belum mengalir  dan pembangunan belum selesai

d. Pembangunan Broncaptering Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi dengan biaya sebesar Rp 1.395.000.000 dengan realisasi 100% dengan sasaran kegiatan 279 sambungan rumah terealisasi kurang lebih 100 sumbangan rumah. Air tidak mengalir secara optimal

e. Pembangunan Broncaptering Desa Hilimbuasi Kecamatan Lolofitu Moi dengan biaya sebesar Rp 1.000.000.000 dengan realisasi 100% dengan sasaran kegiatan 200 sumbangan rumah, air tidak mengalir secara optimal karena kekurangan sumber air

f. Pembangunan Broncaptering Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe dengan biaya sebesar Rp 400.000.000 dengan realisasi 100% dengan sasaran kegiatan 80 sumbangan rumah, Air tidak mengalir karena sumber air tidak ada hanya aliran parit pada musim hujan

g. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di Desa Hilisoromi Kecamatan Moroo dengan anggaran Rp 285.000.000 terealisasi 100% pembangunan tidak bermanfaat dan belum selesai

Menurut fraksi PDI Perjuangan bahwa di akui oleh Bupati bahwa proyek yang disebut diatas banyak yang tidak berfungsi

" Diakui oleh saudara Bupati bahwa proyek yang kami sebut diatas banyak yang tidak berfungsi dan tidak bermanfaat secara terus menerus bahkan ada yang belum selesai sampai hari ini," Ucapnya pada pembacaan itu

Fraksi PDIP Libertina Mendofa S.Pd sekaligus ketua fraksi dalam pembacaan pendapat akhirnya pada rancangan peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021

" ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pelaksanaan kegiatan ini, oleh karena itu perlu Perwakilam Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat untuk meminta pemeriksaan ulang oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dan selanjutnya dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum," Jelasnya.


(Sabar Halawa)

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1