Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Donggala Terhadap Lima Buah Ranperda 2022, Ini Jawaban Bupati Donggala.

 

TransSulteng-Bupati Donggala yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) Donggala Moh. Yasin, S. Sos., M. Ap, menghadiri rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala dalam rangka Jawaban Bupati Donggala Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Lima Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Donggala Tahun 2022.

Pada Persidangan Keduabelas Tahun Sidang 2022 di Bulan Agustus lalu, DPRD Donggala telah menggelar Rapat Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Lima Buah Ranperda Kabupaten Donggala Tahun 2022 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Lima Buah Ranperda yang Pemda Ajukan yaitu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah, tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uwe Lino, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Penyelengaraan Kearsipan.

Dalam kesempatan itu, Moh. Yasin akan menyampaikan Jawaban Bupati Donggala Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Donggala pada Lima Buah Ranperda, baik dalam bentuk tanggapan, pertanyaan maupun dalam bentuk saran.

“Tujuh Fraksi telah memberikan pandangan umumnya atas diajukannya Lima Buah Ranperda dalam masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Donggala tahun 2022. Dimana pandangan umum fraksi tersebut dapat kami uraikan,” ujar Wabup dalam rapat paripurna pertama masa persidangan kedua tahun sidang 2022 yang digelar diruang sidang utama kantor DPRD Donggala.

Moh. Yasin menjelaskan terhadap tanggapan berupa pertanyaan, pertimbangan dan saran Fraksi-Fraksi DPRD Donggala tersebut Pertama, subtansinya Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah untuk mendorong pengelolaan pendidikan diwilayah Kabupaten Donggala agar dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan pengelolaan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu diwilayah Kabupaten Donggala, agar menciptakan masyarakat Donggala yang semakin cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas emosional.

Kedua, aturan yang digunakan oleh Pemda dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnaham, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kita Kabupaten Donggala tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait barang milik daerah.

“Karena peraturan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga Pemda mengajukan Ranperda tentang Pengelolaan barang milik daerah yang harapannya dapat ditetapkan dalam tahun 2022 ini,” tuturnya.

Ketiga, dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan, berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dijabarkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Keempat, program hibah air minum yang dimaksud disini adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemda yang bersumber dari penerimaan Dalam Negeri APBN. Hibah air minum ini yang dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot), untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum sampai pada output terbangunnya sambungan rumah air minum kepada masyarakat.

“Hibah tersebut adalah hibah murni karena berdasarkan surat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya, Direktorat Air Minum Nomor : PR 0101-CA/147 Tanggal 14 April 2022 tentang Penjaringan Minat Program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan RP. 550 Miliar  rupiah untuk pelaksanaan program hibah air minum perkotaan tahun anggaran 2023 dengan target pemasangan sambungan rumah sebanyak 190 ribu SR, untuk pedesaan Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Rp. 200 Miliar rupiah untuk pelaksanaan program hibah air minum perdesaan tahun anggaran 2023 dengan target pemasangan sambungan rumah sebanyak 100 ribu SR, sebutnya.

Kelima, dalam efisiensi dalam pengelolaan perumda, Permendagri 118 Tahun 2018 turunan dari PP 54 Mengamanatkan tentang Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) kepada calon direksi dan calon dewan pengawas.

“Dimana point penilaian dalam UKK tersebut adalah pengalaman, keahlian, integritas, dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan Pemda dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. Sehingga diharapkan direksi dan dewan pengawas yang mengelola perumda memiliki keahlian dan kemampuan serta pengalaman dalam mengelola perusahaan dengan baik yang akan memberikan kontribusi berupa PAD kepada Pemda Kabupaten Donggala,” terangnya.

Keenam, penyelenggaraan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda untuk kemudahan ditetapkannya dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemda Kabupaten.

Oleh karenanya itu Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi sangat penting sebagai landasan hukum pedoman bagi DInas Kearsipan dalam penyelenggaaraan kearsipan yang kegiatannya meliputi seluruh kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sitem kearsipan Nasional yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

"Pemda Kabupaten Donggala sangat mengapresiasi dan mendukung segala harapan dan tujuan, yang disampaikan melalui tanggapan Tujuh Fraksi, baik dalam bentuk pertanyaan serta saran dan masukan terhadap rancangan Perda ini, kesemuanya menjadi tanggungjawab kita yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," demikian penyampaian Wabup atas Jawaban Bupati Donggala. (Syamsir)

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1