×

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Gubernur, Mengikuti Rapat Kerja Nasional Tentang Kebijakan Satu Peta Kantor Menko Prekonomian dan Kesra , Jakarta Oktober 2022.

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022 | أكتوبر 04, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-11-18T16:04:40Z



TransSulteng-Palu ,Sulawesi Tengah-Rakornas Tentang Kebijakan Satu Peta , dibuka Menko Kesra ,Airlangga Hartarto , dihadiri Menteri ATR /BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo Menyampaikan bahwa Rakernas Kebijakan Satu Peta ini merupakan tindak lanjut penyelesaian permasalahan ketidakesesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) melalui PP 43/2021 dan Kepmenko Perekonomian terkait Peta Indikatif Tumpang Tindih Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.

“Nanti akan kita lihat satu per satu, titik permasalahannya seperti apa sehingga kita akan mempunyai solusi yang harus kita rencanakan. 

Kita harapkan pada semester I/2024 rencana aksi ini sudah terpetakan dengan baik dan sudah dijadikan komitmen bersama antara kementerian/lembaga dan pemda,” kata Wahyu.

Rencananya, Rakernas akan digelar di Jakarta dan akan dihadiri sekitar 500 peserta yang berasal dari 30 kementerian/lembaga, 34 provinsi, 4 pemerintah kab/kota, 20 perguruan tinggi, 2 mitra pembangunan.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , Menyampaikan Perlu Penataan Kembali Tata Ruang Daerah Sulawesi Tengah dan Penaan Perijinan Pertambangan yang Sudah Diterbitkan Sebelumnya .

Seperti Perijinan Tambang Emas Di Parigi Moutong ,dimana Arealnya masuk Pada Lokasi Persawahan Masyarakat untuk dilakukan Kajiannya dan akan disampaikan Kepada Menteri ESDM dan Menteri Investasi Aspirasi Masyarakat Terkait Tambang Emas di Parigi Moutong,ucapnya

Gubernur Juga Menyampaikan Apresiasinya Kepada Menteri ESDM yang Mengembalikan IUP sebanyak 52 IUP Pertambangan yang Tumpang Tindi , Nanti Akan Kami Lakukan Penataannya dan Selanjutnya Untuk Pemiliki IUP yang Sudah diundang tapi tidak mau mengindahkan undangan untuk di Tata Perijinannya oleh Provinsi . selanjutnya nanti akan diajukan kepada Menteri ESDM dan Menteri Investasi Untuk dicabut IUPnya. Tutupnya

Biro Administrasi Pimpinan/LP-Sd

Gambar-Whats-App-2025-06-02-pukul-17-05-31-a69a9e3e Gambar-Whats-App-2025-06-02-pukul-17-06-48-a45229d4 Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-09-21-17ed3e76 Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-07-48-f10733fc Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-09-22-2198162c Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-07-47-95f7208f Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-09-22-f4ed911e Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-09-01-16cccc63 Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-09-23-5523346e Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-07-46-a0d35789 Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-07-48-4a93b9c1 Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-09-23-a8df165a Gambar-Whats-App-2025-06-03-pukul-21-09-23-a8df165a
×
Berita Terbaru Update
close
Banner iklan disini