TransSulteng-Parigi Moutong- Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto SSos MM tiba di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) langsung melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Pasca banjir bandang di Desa Torue Kecamatan Torue Kabukaten Parimo, Minggu (31/7/22).
Wakil Bupati Parigi Moutong H Badrun Nggai SE mengucapkan selamat datang kepada Kepala BNPB beserta rombongan.
"Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, saya mengucapkan selamat datang Kepala BNPB bersama seluruh rombongan. Selamat datang di bumi Songu Lara Mombangu atau satu hati membangun Parigi Moutong, " Katanya.
Kata Wabup, bencana datang kapan saja dan tidak mengenal waktu termasuk bencana yang terjadi di Desa Torue.
"Masyarakat Parigi Moutong sekitar 6.231 jiwa, dengan panjang garis pantai 472 km. Dengan panjangnya garis pantai tersebut, maka derah ini rawan bencana alam, seperti yang terjadi di Torue," Jelasnya.
Sambung Wabup, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat.
"Untuk Itu atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kepala BNPB bersama rombongan yang telah bersedia meninjau langsung lokasi banjir, dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami selalu intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika suatu waktu bencana terjadi,"Terang Wabup.
Wabup Badrun juga memaparkan kronologis kejadian bencana banjir bandang di Desa Torue. Kata Wabup waktu kejadian hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 21.00 Wita. Lokasi tempat kejadian di Kecamatan Torue dan Kecamatan Balinggi. Penyebab banjir diakibatkan intensitas hujan yang tinggi sejak pukul 19.00 disertai angin kencang mengakibatkan banjir pada pukul 21.00 yang disertai material lumpur dan kayu dengan kecepatan banjir 2-3/detik.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto SSos MM mengatakan, personil bersamanya yang datang ke Parigi Moutong lengkap.
Terkait bencana Suharyanto mengatakan, semestinya masyarakat Parigi Moutong harus benar benar sadar karena tinggal di daerah bencana.
Kata ia, Kabupaten Parigi Moutong punya berbagai pengalaman bencana salah satunya pengalaman di tahun 1938 terjadinya Tsunami.
"Kita harus betul betul sepakat bahwa tinggal di daerah bencana harus hati hati. Terjadinya banjir di Torue itu sesuai analisa kami hujan sudah turun terlebih dahulu bersamaan dengan pasang air laut, dan juga mungkin kerusakan lingkungan, sehingga walaupun hujannya tidak terlalu besar bisa mengakibatkan bencana, "Bebernya.
Suharyanto juga mengharapkan, sebagai aparat negara baik sipil maupun militer yang memegang amanat rakyat agar bagaiman kejadian ini tidak lagi terjadi.
"Kami selalu monitor kejadian di Parigi Moutong bersama tim TRC. Kita apresiasi kecepatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani pasca banjir. Posko harus ada ketika masa tanggap darurat, dan alhamdulillah di sampaikan pak Wabup tadi sudah ada di lokasi bencana," Imbuhnya.
Letnan Suharyanto juga mengatakan, apabila tanggap darurat saat ini cukup atau diperpanjang tergantung kondisi dilapangan nanti.
"Membantu masyarakat sangat prioritas, sehingga saya himbau TNI Polri dan seluruhnya untuk betul betul membantu, dan kita pastikan apakah korban yang hilang itu sudah ditemukan atau belum. Itu menjadi prioritas utama," Ucapnya.
Kata Suharyanto, keselamatan rakyat menjadi prioritas utama.
"Saya berterima kasih kepada Dandrem, Polres dan yang lain sudah membuat dapur umum, sudah memasang alat air kotor menjadi air bersih. Nanti saya minta dari BPBD untuk mendampingi. Kami juga membawa logistik. Untuk masa darurat ini tidak berhenti sampai disini, tetapi sampai betul betul masyarakat terdampak ini bisa diatasi dan di tangani tanggap darurat masa pendek ini, dengan baik, "Katanya.
"Sekali lagi tolong dibuat prioritas kegiatan. Saya harapkan tanggap darurat selesai dua minggu. Apakah korban hilang betul betul hilang atau sudah bisa ditemukan atau bagaimana. Setelah melalui tanggap darurat yakin masyarakat aman, atau ada masyarakat yang numpang di keluarganya maka itu bisa diajukan dana tinggal, "Tambahnya.
Kata Suharyanto, jika dibuatkan Hunian Sementara (Huntara) maka BNPB akan dukung. Karena kata ia untuk membangun Huntara butuh waktu terkait administrasi. Untuk tahap awal bisa menggunakan dana tak terduga. Setelah itu masuk pra rehabilitasi atau rekontruksi.
"Kalau ini kan kecil, segera di data jangan tunggu lengkap. Kasian masyarakat, mungkin sebelum ada banjir makanya dua kali begitu pasca banjir mereka hanya sekali, " Ujarnya.
"Saya minta PUPR untuk segera mendata rumah. Segera saja mana yang paling cepat. Saya kira bisa ini kalau cepat data masuk di bulan Agustus maka di bulan September sudah bisa di bangun," Pintanya.
"Yang tidak di relokasi atau apabila tanah tetap di situ, maka itu lebih cepat dibangun. Rusak berat ditanggung oleh BNPB, rusak sedang Provinsi dan rusak ringan Kabupaten. Yang rusak berat BNPB berikan 50 juta per rumah. Posko juga harus mengatur pelaksanaan bantuan. Saya mohon pak Dandim pak kapolres atur di lapangan. Tolong ini ditertibkan jangan dijadikan ajang, saat ini masyarakat lagi susah. Jangan memanfaatkan popularitas berdosa itu,"Tegasnya.
"Tolong BPBD, PU koordinasi dengan Balai sungai apa yang dibuat, itu jangka pendek misalnya tanggul banyak yang bocor dan lain lain. Jangan kita hanya mengurusi pengungsi saja tetapi sumber bencana tidak di urus. Sumber bencana jangka pendek itu harus diselesaikan. Begitupun jangka panjang umpamanya kejadian di tahun ini, maka satu tahun kemudian ada hasilnya bagaimana mencarikan solusi agar tidak lagi terjadi banjir bandang di daerah ini,"Tandasnya.
DISKOMINFO PARIMI/WINDY
