Notification

×
Whats-App-Image-2023-04-03-at-18-46-33-1
Whats-App-Image-2023-04-03-at-18-46-33-1

Indeks Berita

Whats-App-Image-2023-10-14-at-15-02-39-57158036

Tag Terpopuler

Pj. Sekda Sulteng Terima Audiensi United Nations Development Programme (UNDP) Terkait Pemulihan Ekonomi Hijau.

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 | سبتمبر 13, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-09-13T12:03:22Z


TransSulteng-Palu- Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM, menerima Audiensi United Nations Development Programme (UNDP) Saputra Liadi bersama Haryanti Sunarta dan Patta Tope selaku Monitoring and Reporting Officer terkait Pemulihan Ekonomi Hijau. Bertempat, di Ruang Kerja Sekda Kantor Gubernur. Selasa, (13/9/2022)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Dr. Rudi Dewanto, SE., MM. didampingi Kaban Bappeda Prov. Sulawesi Tengah Dr. Ir. CH. Shandra Tobondo, MT, Kadis Sosial Dra. Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si, dan Sekertaris Dinas Kesehatan Idris, S.Sos., M.Si. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Moh. Rivan Burase, S.P., M.Si dan Kasubbag Perencanaan Program dan Evaluasi Dinsos Kiki Rezqi Ramdaniasari, S.S.TP., MM.

Dalam paparanya, Saputra Liadi selaku National Project Manager program RESTORE UNDP menerangkan bahwa tujuan utama program ini sebagai respon dari kebutuhan Indonesia yang ingin segera memperkuat sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi melalui stimulus yang berprinsip pada kepekaan terhadap iklim, lingkungan hidup, jender, inklusif dan selaras dengan RPJMN.

Saputra Liadi juga menjelaskan program Response Towards COVID-19 Resilience (RESTORE) ini telah berjalan sejak April 2020 dan akan berlanjut hingga Desember 2022. 

Secara khusus, program RESTORE berkontribusi dalam dua prioritas RPJMN, Prioritas 2 yaitu ; penguatan ketahanan ekonomi untuk pembangunan berkualitas, dan RPJMN Prioritas 7 yaitu membangun lingkungan hidup, peningkatan terhadap bencan dan perubahan iklim. Ada tiga output utama dari program RESTORE yaitu Respons Inklusif dan Multisektoral, Pemulihan Hijau, dan Revitalisasi UMKM

Ada beberapa permasalahan mendasar mengapa program ini dilakukan yaitu : (1)  Sistem kesehatan terdampak parah dan tidak siap menghadapi pandemi COVID-19. (2) UMKM sebagai penyumbang 60.34% PDB terdampak parah. (3) Peningkatan kasus COVID-19, dan yang terakhir perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terdampak jauh lebih parah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemulihan Hijau sebagai output kedua dari program RESTORE memiliki beberapa tingkatan yaitu ; Pertama, ditingkat Pemerintah Pusat program RESTORE melakukan sejumlah kegiatan diantaranya Studi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Modul Ekonomi Seluler, Advokasi, Studi Asuransi Bencana, dan Background Studi UMKM untuk RPJMN 2025-2029

Kedua, ditingkat Pemerintah Prov. Program RESTORE melakukan dukungan atau pendampingan teknis ekonomi atau pemulihan hijau. 

Ketiga, ditingkat LSM program RESTORE melakukan penguatan kapasitas, serta membangun kerangka kemitraan antara pemerintah dan LSM sehingga bisa membantu program-program pemerintah

Keempat, ditingkat UMKM program RESTORE melakukan kolaborasi dengan Kelompok Ekonomi Membumi (KEM) sehingga UMKM bisa mendapatkan penguatan kapasitas, membangun jejaring usaha (ekonomi sirkuler), dan meningkatkan akses stimulus.

Dalam membantu Pemerintah Provinsi menuju Ekonomi Hijau. hal pertama yang akan dilakukan Program RESTORE adalah Asesmen, tentang kebutuhan, proritas dan kesempatan yang ada di pemerintah pusat maupun daerah sehingga pemerintah daerah bisa bertransformasi menjadi ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Dari hasil Asesmen ini akan menjadi sebuah Kerangka Implementasi Ekonomi Hijau, untuk meningkatkan perekonomian daerah, juga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan dalam pelaksanaannya nanti akan ada pendampingan dari Kemenkeu, Kemendagri dan pendampingan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya adalah pembuatan kerangka Monitoring dan Evaluasi untuk mengawasi pelaksanaan kerangka Ekonomi Hijau. Dalam kerangka Monitoring dan Evaluasi ini diperlukan koordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan juga Bappenas ataupun Bappeda agar nantinya selaras dengan aturan yang ada. Terakhir, Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan UMKM bersama-sama akan melakukan penguatan kapasitas ataupun sosialisasi.

Diakhir rapat audiensi ini, Pj. Sekda menyampaikan asesmen dan kemitraan yang ditawarkan UNDP sangat diperlukan, agar mitra-mitra di bawah pendampingan UNDP bisa dijadikan contoh oleh mitra-mitra yang lain.  

Selain itu Pj. Sekda juga  berterima kasih kepada UNDP karena telah menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bahan sampling bersama ke tiga Provinsi yang lain seperti NTB, Riau, dan Jawa Barat 

Sumber :DKIPS Provinsi Sulteng/Anjas

×
Berita Terbaru Update
close
Banner iklan disini