TransSulteng-Jawa barat -Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Muhamad Arus Abdul Karim Menghadiri Musyawarah Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilian Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025.
Tempat Gedung sate menjadi saksi geliat demokrasi subtansial ketika puluhan ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia berkumpul Dalam Musyawarah Nasional I. Tanpa terkecuali dihadiri langsung oleh Politisi Asal Partai Golkar tersebut.
Dalam ,Agenda Munas yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pada Hari Senin, 5 Mei Tahun 2025 Sampai dengan tanggal 7 Mei 2025.
Turut dihadiri oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan peningkatan Kapasitas Daerah Drs. Andi Bataralifu, M.Si , Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, SH. Ketua DPRD DKI Jakarta Drs. H. Khoirudin, M.Si Selaku Ketua ADPSI tahun 2019-2024, Serta Ketua DPRD Se Indonesia dan Seluruh Sekwan se Indonesia, Sekda Provinsi Jawa Barat, dan Seluruh Forkimpimda Jawa Barat.
Agenda tersebut melaksanakan Pemilihan secara Aklamasi Ketua ADPSI dan ketua ASDEPSI Tahun 2025-2029.
pemilihan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses sehingga menetapkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua ADPSI periode Tahun 2025-2029.
Dalam Sambutannya, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si berkomitmen untuk memperkuat sinergi antar DPRD Provinsi di Indonesia serta menjembatani kepentingan pusat dan daerah guna menciptakan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
ketua ADPSI juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh legislator dari 38 provinsi yang telah memilih secara aklamasi dirinya sebagai ketua ADPSI.
Degan Melalui wadah ADPSI bekerja secara kolaboratif bersama untuk memperjuangkan aspirasi publik dari seluruh wilayah.
Di katakan,Buky berpesan agar seluruh kepengurusan ADPSI terus menjadi komunikasi secara intens baik secara formal maupun non formal, komunikasi tidak akan memenangkan peperangan, tapi peperangan tidak mungkin menang tanpa komunikasi, ujar ketua ADPSI yang baru terpilih.
Selain itu sambutan dari Gubernur Jawa Barat, menekankan bahwa ADPSI bukan sekedar pertemuan seremonial, ini adalah ruang di mana para ketua DPRD sebagai ujung tombak demokrasi daerah bisa bertukar gagasan tanpa sekat birokrasi, isu anggaran rupanya menjadi titik puncak.
KDM mengumumkan rencana pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyesuaian regulasi penganggaran DPRD, kita butuh fleksibilitas agar dana bisa dialokasikan untuk program yang benar benar menyentuh masyarakat, bukan sekedar memenuhi administrasi, tegasnya,tutupnya.