TransSulteng-Palu-Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menerima audiensi Pejabat Sementara (Pjs) Area Head Bank Mandiri Palu, Andi Dewi, bersama jajaran di ruang kerjanya, Senin (2/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Bank Mandiri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dukungan terhadap program prioritas daerah dan sektor industri.
Dalam pertemuan itu, Pjs Area Head Andi Dewi menyampaikan maksud kunjungannya sebagai ajang silaturahmi sekaligus melaporkan sejumlah program Bank Mandiri di wilayah Palu. Salah satu fokus pembahasannya adalah kelanjutan kerjasama pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui UPTB Samsat Wilayah I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng.
“Kami telah menempatkan dua teller khusus di Samsat untuk mempermudah layanan pembayaran pajak,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap Program 9 BERANI yang digagas Pemprov Sulteng. Bank Mandiri, kata Pjs Area Head Andi, siap menjalin kerjasama untuk mendukung implementasi program tersebut.
Tak hanya itu, Bank Mandiri Palu juga memberikan dukungan terhadap langkah Gubernur Anwar Hafid yang mendorong perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk membuka kantor perwakilan di Sulawesi Tengah. Ia pun berharap perusahaan-perusahaan tersebut turut membuka rekening perusahaan di bank daerah, termasuk Bank Mandiri.
Menanggapi hal itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk terus mendorong perusahaan industri agar memperkuat keterlibatan ekonomi di daerah, termasuk dalam hal perbankan.
"Saya akan menyuarakan itu,"tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi Bank Mandiri selama ini. Ia pun mengungkapkan bahwa saat menjabat sebagai Bupati Morowali, dirinya membentuk forum perbankan sebagai sarana diskusi bulanan bersama pimpinan bank untuk memantau perputaran ekonomi daerah.
“Forum seperti ini akan saya hidupkan kembali di tingkat provinsi agar sinergi dengan perbankan semakin kuat,”katanya.
Terkait tawaran kerjasama lanjutan, Gubernur Anwar Hafid menyebut akan menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan penjajakan lebih lanjut guna memetakan peluang kerjasama strategis ke depan.
Biro Administrasi Pimpinan
