TransSulteng-Jakarta – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, menyampaikan roadmap ketenagakerjaan berbasis lokal kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pertemuan strategis, Senin (28/7/2025), di Jakarta.
Langkah ini menandai inisiatif kuat dari daerah dalam mendorong reformasi ketenagakerjaan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis data lapangan.
Bupati H. Erwin Burase, S.Kom, memimpin langsung audiensi di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kemnaker RI dengan membawa empat usulan strategis, yang diklaim sebagai respons atas tantangan riil di lapangan: rendahnya kualitas kerja, terbatasnya akses pelatihan, serta dominasi sektor informal.
"Isunya bukan semata pengangguran, tapi kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,” tegas Bupati Erwin.
Empat Usulan Kunci Parigi Moutong:
1. Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa.
2. Pembangunan BLK dan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil dan mendorong pelatihan berbasis karakteristik daerah.
3. Digitalisasi layanan pasar kerja dari kabupaten hingga desa, menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha.
4. Sinkronisasi Job Fair pusat dan daerah agar selaras dengan kompetensi lokal dan kebutuhan industri.
Menurut data BPS 2025, Parigi Moutong memiliki 348.938 penduduk usia kerja, TPAK 74,68%, dan TPT 2,10%. Meski angka pengangguran relatif rendah, lebih dari 58 ribu orang bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga, mengindikasikan rapuhnya struktur perlindungan kerja dan rendahnya produktivitas sektor informal.
Sekjen Kemnaker RI Prof. Dr. Cris Kuntadi menyambut baik peta jalan tersebut. “Kami siap menjajaki sinergi program lebih lanjut antara pusat dan Parigi Moutong,” ujarnya melalui perwakilan Sesditjen Lavotas.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Sekda Zulfinasran, Kadisnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos Tri Nugrah Adiyarta, serta unsur DPRD Parimo.
di katakan nya,Mereka menyuarakan dukungan kolektif atas langkah proaktif Bupati dalam memperjuangkan reformasi ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat bawah.
Langkah Parigi Moutong ini mencerminkan pergeseran pendekatan dalam tata kelola ketenagakerjaan daerah.
Untuk itu Tidak lagi bergantung semata pada instruksi pusat, tetapi mulai hadir sebagai aktor perubahan dengan membawa data, strategi, dan desain kebijakan lokal.
Di tengah ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan fiskal, Parigi Moutong menegaskan bahwa kualitas SDM hanya bisa dibangun jika negara hadir di desa bukan hanya melalui bantuan, tapi lewat kolaborasi desain sistem dan penguatan kelembagaan.
Selain itu,Transformasi ketenagakerjaan nasional tidak cukup dibangun dari atas ke bawah. Diperlukan keberanian dari daerah untuk menyuarakan kebutuhan, mendesain solusi, dan menguji efektivitasnya.
sementara,Parigi Moutong, dalam konteks ini, memberi sinyal kuat bahwa daerah tidak hanya mampu menyuarakan masalah, tapi juga merumuskan jawabannya.
Sumber : Prokopim Setda di publis Diskominfo Kab. Parigi Moutong.
