TransSulteng-Palu – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penataan ruang sebagai panglima pembangunan, sebagaimana mengemuka dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).
Forum strategis tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. Aris Mardani, serta para Gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dan para pimpinan daerah kabupaten/kota.
Sebagai tuan rumah forum, DPRD Sulteng menjadi bagian penting dalam mendorong sinergi antarwilayah dan antarlevel pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis tata ruang yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas dalam forum ini. Terlebih karena tata ruang yang tidak disiplin bisa menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, bahkan memperparah ketimpangan antarwilayah. Forum ini sangat penting untuk menyatukan visi pembangunan Sulawesi ke depan,” ujar Syarifudin Hafid.
Menurutnya, percepatan penyusunan dan pengesahan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas bersama, termasuk dalam dukungan anggaran dan kebijakan di tingkat legislatif daerah. Ia menekankan bahwa DPRD siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam menyukseskan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025–2029.
“Kami menyadari pentingnya RDTR sebagai syarat utama masuknya investasi yang sehat, tertib, dan sesuai zona. Maka DPRD siap ikut mengawal alokasi anggaran, mendorong percepatan penyusunan RDTR, dan memperkuat pengawasan terhadap implementasinya di daerah,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Syarifudin Hafid juga mengapresiasi arahan Menko AHY, yang menyebut tata ruang sebagai kompas utama pembangunan dan menyerukan agar tidak ada pertumbuhan ekonomi yang justru meninggalkan masyarakat kecil atau merusak lingkungan.
“Pesan Pak Menko sangat tepat. Pembangunan harus menjamin keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. DPRD tentu berdiri di posisi yang sama untuk memastikan itu semua berjalan beriringan,” ungkapnya.
Ia berharap hasil dari forum ini bukan hanya menjadi rekomendasi teknokratis, tapi juga diterjemahkan dalam komitmen politik dan kebijakan nyata, baik oleh eksekutif maupun legislatif, dari pusat hingga ke daerah.
.jpg)
