TransSulteng-Palu-Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE bersama Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P memimpin langsung rapat koordinasi evaluasi percepatan penurunan stunting yang berlangsung di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (04/09/2025).
Rapat tersebut menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari kepala puskesmas, kader posyandu, camat, lurah, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hingga Tim Penggerak PKK di seluruh tingkatan.
Dalam arahannya, Wali Kota Hadianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Wali kota juga menyinggung aksi demonstrasi yang berlangsung damai pada 1 September 2025 lalu, yang menurutnya merupakan cerminan bahwa pelayanan Pemerintah Kota Palu dinilai cukup baik oleh masyarakat.
“Kalau pelayanan kita tidak baik, tentu masyarakat tidak akan menilai positif. Olehnya saya menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja nyata yang telah diberikan,” ungkap wali kota.
Lebih lanjut, wali kota menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan.
Wali kota menegaskan bahwa isu stunting menjadi perhatian serius pemerintah kota.
“Beberapa waktu lalu saya mendapat informasi bahwa angka stunting kita naik. Bagi saya, jika kenaikan itu disebabkan oleh updating data, itu justru bagus karena kita berhasil mengidentifikasi masalah. Namun yang bermasalah adalah jika stunting tidak tertangani sehingga tidak terjadi penurunan,” jelas wali kota.
Wali Kota Hadianto juga memaparkan bahwa penanganan stunting idealnya dilakukan dalam fase tiga bulan, sehingga dalam satu tahun terdapat empat siklus untuk memastikan prevalensi stunting dapat ditekan.
Untuk itu, wali kota meminta peran aktif seluruh pihak, khususnya TP-PKK, dalam mengawal program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
“Saya ingin istri lurah mendampingi lurah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Tanggung jawab penurunan stunting di kecamatan berada di tangan ibu-ibu PKK kecamatan, yang harus berkoordinasi dengan puskesmas,” tegas wali kota.
Wali kota menilai TP-PKK memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani permasalahan gizi di keluarga.
Untuk memperkuat hal ini, Dinas Kesehatan Kota Palu diminta memberikan dukungan penuh, termasuk kebutuhan teknis maupun sumber daya.
Di akhir arahannya, Wali Kota Hadianto menugaskan Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin sebagai koordinator utama dalam memastikan langkah percepatan penurunan stunting di Kota Palu berjalan optimal.
“Saya tidak mau angka stunting naik tanpa sebab yang jelas. Dengan dana dan upaya yang sudah disiapkan, kita harus benar-benar memastikan penanganan berjalan efektif. Pisahkan mana yang stunting dan mana yang gizi buruk, agar langkah penanganan tepat sasaran,” tutup wali kota.
