TransSulteng-Pekanbaru -Respons Ketua PGRI Provinsi Riau (inisial DA) terhadap konfirmasi yang dilakukan sejumlah media terkait aksi damai ratusan guru dari 11 cabang PGRI Kota Pekanbaru .
pada Minggu (23/11/2025) di depan Mall Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman, dinilai bernada kurang bersahabat dan terkesan menimbulkan kesan adanya kekeliruan dalam memahami maksud konfirmasi tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai aksi damai itu, DA menyampaikan tanggapan yang cukup keras.
“Beritanya katanya ratusan, hitung aja dulu agar sesuai fakta. Baru pantas untuk saya komentari, bro,” ujarnya melalui pesan WhatsApp pribadi, Minggu (23/11/2025).
Media juga menanyakan sejumlah isu, di antaranya:
Dugaan intervensi Ketua PGRI Provinsi dalam proses pemilihan Ketua PGRI Kota Pekanbaru,
Dugaan pelanggaran AD/ART dalam penetapan ketua baru,
Serta soal pengurus cabang yang masih aktif namun dinonaktifkan dan digantikan oleh Plt tanpa prosedur organisasi.
Namun DA membantah semua dugaan tersebut.
“Berita sensasi tak perlu saya jawab. Kalau melanggar AD/ART PGRI, pasal mana yang dilanggar? Pelajari dulu AD/ART agar mencerahkan publik,” jawabnya.
Ketika wartawan menyampaikan bahwa mereka tidak memegang dokumen AD/ART dan meminta hak jawab atau bantahan resmi bila terdapat ketidakakuratan pemberitaan, DA kembali merespons dengan nada tegas.
“Verifikasi itu kewajiban kode etik jurnalistik yang semestinya dilakukan sebelum berita diterbitkan. Jangan berlindung dengan frasa 'diduga' atau hak jawab saat kami keberatan,” tegasnya.
DA menambahkan bahwa menurutnya tidak ada pelanggaran AD/ART dalam pemilihan Ketua PGRI Kota Pekanbaru.
“Tidak ada pelanggaran AD/ART, dan ketua terpilih sah serta legal. Hari ini juga sudah saya kukuhkan. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan saja menggugat. Demonstrasi pun tidak dilarang.”
Terkait aksi ratusan guru yang mengatasnamakan 11 cabang PGRI Pekanbaru, DA menyatakan bahwa aksi tersebut tidak menggambarkan keseluruhan aspirasi guru.
“Organisasi tidak bisa memuaskan semua orang. Belasan orang yang demo itu tidak mewakili belasan ribu guru di Pekanbaru. Mereka demo hari Minggu sambil olahraga,” ujarnya.
Saat wartawan kembali menanyakan dasar AD/ART mengenai penonaktifan pengurus aktif dan penunjukan Plt yang diduga tanpa prosedur, DA menjawab singkat: “Itu kan kata Anda dan belasan yang demo itu.”
Ketika wartawan menunjukkan salinan SK pengurus dan SK Plt yang dinilai bermasalah, DA kemudian memberikan selembar dokumen berisi uraian Tahapan Konferensi XXIII PGRI Kota Pekanbaru.
“Sudah jelas semua tertulis di situ,” ujarnya sambil menanyakan kapan berita yang telah ia komentari tersebut akan diterbitkan.
“Agar seimbang, informasinya sudah saya kirim.” (Ismail)
Sumbera : DPP AMI
.jpg)
