TransSulteng-Walea Kepulauwan– Harapan warga di pelosok kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendapatkan kepastian hukum kini terasa laksana embun di tengah hari; terlihat sekejap, lalu hilang menguap. Hingga saat ini, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan 17 unit mesin katinting di Desa Luok, Kecamatan Walea Kepulauan, yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dinilai jalan di tempat.
Kekecewaan mendalam menyelimuti warga Desa Luok yang merasa hak ekonomi mereka telah dirampas. Sorotan tajam kini tertuju pada cara penanganan kasus oleh aparat penegak hukum di Polres Tojo Una-Una. Masyarakat menilai proses hukum yang berjalan terkesan lamban dan tidak transparan, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya di tingkat akar rumput.
"Kami bingung, kepada siapa lagi kami harus mengadu? Antara desa kami di Luok dengan kantor Polres di Ampana itu bukan jarak yang dekat. Bukan tempat yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki.
Sekali melangkah untuk mengurus masalah ini, kantong kami terkuras habis hanya untuk biaya sewa perahu dan akomodasi," ujar seorang warga dengan nada lirih.
Warga menduga ada upaya sengaja untuk membuat masyarakat bosan dan perlahan melupakan persoalan ini. Strategi "mengulur waktu" ini dikhawatirkan menjadi cara agar berkas perkara yang seharusnya sudah diproses, justru mengendap di ruang penyidik dan akhirnya hilang ditelan bumi.
"Kami hanya menuntut keadilan. Kasus pengadaan 17 mesin katinting itu nyata, anggarannya ada di buku desa tahun 2024, tapi barangnya sampai sekarang tidak jelas rimbanya. Kami merasa hukum sangat tumpul ke atas. Berkas yang mengendap di meja penyidik Polres Touna harus segera dibongkar dan dibuka ke publik," tegasnya.
Atas dasar itulah, masyarakat Desa Luok mendesak Kapolda Sulawesi Tengah untuk turun tangan memantau langsung kinerja anak buahnya di Polres Tojo Una-Una. Warga menuntut profesionalisme dan integritas dari pihak kepolisian agar kasus korupsi dana desa ini tidak dipetieskan.
Transparansi dalam pengusutan pengadaan mesin katinting ini menjadi taruhan bagi kredibilitas institusi Polri di mata rakyat kecil yang selama ini hanya bisa bersuara dari balik deburan ombak Kepulauan Walea. Jika tidak ada tindakan tegas, warga mengancam akan membawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi demi tegaknya keadilan di Bumi Kepulauan.
