TransSulteng–PARIGI MOUTONG–Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Yayasan IPAS Indonesia memperkuat sinergi untuk menekan angka kematian ibu dan anak (KIA). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA dan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA yang digelar di Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (1/10/2026).
Kabupaten Parigi Moutong dipilih langsung oleh BAPPENAS dan Kementerian Kesehatan RI sebagai daerah percontohan (piloting) Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Sulawesi Tengah. Penunjukan ini mempertimbangkan tantangan geografis, kapasitas fiskal daerah, serta urgensi penanganan kasus KIA yang masih tinggi.
Berdasarkan data, sepanjang 2025 Parigi Moutong mencatat 10 kasus kematian ibu — tertinggi kedua di Sulawesi Tengah — dan 70 kasus kematian bayi baru lahir. Eklamsia menjadi penyebab utama kematian ibu, sementara gangguan respirasi dan kardiovaskular mendominasi penyebab kematian bayi. Kondisi ini diperberat oleh tingginya angka perkawinan anak yang mencapai 13,49% pada 2024, rendahnya cakupan pemeriksaan kehamilan lengkap (ANC 6 kali) sebesar 44,25%, serta keterbatasan akses sanitasi dan air minum layak.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM, http://M.Kes, menegaskan RAD KIA periode 2027–2031 tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” ujar Irwan.
Ia juga menekankan perubahan paradigma pelayanan publik. “Kita harus merubah pendekatan dengan tidak lagi menyalahkan masyarakat atau komunitas. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang harus berinovasi merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil,” tegasnya.
Penyusunan RAD akan berbasis data yang membedah karakteristik wilayah Selatan, Tengah, dan Utara Parigi Moutong. Prosesnya dilakukan secara partisipatif melalui lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) berjenjang dari desa hingga kabupaten.
Sementara itu, Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, menekankan pentingnya rasa kepemilikan bersama lintas sektor agar program berkelanjutan.
“RAD ini disusun secara partisipatif agar tercipta rasa kepemilikan oleh multipihak dan lintas sektor. Fokus utama kita adalah memastikan program prioritas dan alokasi anggaran KIA benar-benar masuk dalam APBD 2027,” jelas Nur Safitri.
Untuk mengawal hal tersebut, Pemkab Parigi Moutong dan IPAS Indonesia mendorong pengintegrasian fokus KIA ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2027.
Sebagai motor penggerak, Pemkab telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA). Tim ini akan memimpin kolaborasi antar perangkat daerah, mulai dari koordinasi program, pemantauan tengah tahun, hingga evaluasi capaian tahunan demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang responsif, tepat sasaran, dan berbasis bukti.
