TransSulteng,Kebumen- Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto Mendengar adanya Laporan Pungli di masyarakat terkait Program Keluarga Harapan ( PKH ) .
Pungli tersebut, menimpa pemilik e-warung atau toko klontong yang ditunjuk menyediakan sembako untuk diberikan kepada para penerima PKH.
Kemudian Bupati arip memberi peringatan kepada oknum Pungli tersebut, supaya mereka cepat klarifikasi terkait banyaknya laporan masyarakat tersebut.
"Jadi kami dapat laporan adanya pungutan di tiap-tiap e-warung penyediakan sembako PKH oleh oknum. Pungutan itu bisa seribu dua ribu variasi. Ini menjadi keprihatinan, sehingga saya minta ini diklarifikasi, supaya tidak terulang lagi,” ujar Arif usai melantik pejabat baru di Pendopo Kebumen, Selasa (15/2/2022).
Menurutnya, seolah-olah keuntungan yang didapat dari e-warung sebagian diperuntukan untuk si oknum tadi yang meminta imbalan. Mestinya kata Bupati, ini tidak boleh. Justru sebagian keuntungan seharusnya diberikan untuk meringankan para penerima PKH. Seperti halnya dana CSR.
Kemudian Arif menambahkan juga adanya laporan di masyarakat, yakni berkaitan dengan kualitas barang atau sembako yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan. Misalnya berasnya jelek. Timbangannya tidak sesuai, dll.
"Ini juga ada laporan seperti itu. Artinya ada pihak e-warung yang diduga memberikan sembako tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan, atau kualitasnya jelek. Makanya ini perlu diklarifikasi,” ujar Arif.
Dalam waktu dekat, Bupati akan segera memanggil pendamping PKH untuk segara klarifikasi dan meminta keterangan yang jelas agar ketidakberesan ini bisa diperbaiki.
"Ini juga PR bagi pendamping PKH kenapa sebagai pengawas jarang sekali melaporkan kendala-kendala di lapangan. “Terus terang miris kalau bantuan untuk rakyat miskin saja masih direcoki. Dikurangi baik dikurangi takaran atau mutu kualitasnya. PKH harusnya rutin melaporkan kendala di lapangan,” tutur Arif
Selain itu Bupati juga, memberi peringatan kepada oknum tersebut, Jika nantinya benar ditemukan ketidakberesan, maka Bupati tentunya akan mengambil langkah kebijakan untuk memberikan rekomendasi sanksi melalui dinas terkait, "pungkasnya
(Jandan)
