TransSulteng-Ampana— Kekecewaan mendalam tengah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) terhadap pelayanan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Touna. Penegakan hukum yang dinilai lambat dan tidak pasti membuat fungsi aparat penegak hukum (APH) di daerah tersebut kini dipertanyakan secara tajam oleh publik.
Kondisi geografis Touna yang terdiri dari wilayah pedalaman dan kepulauan memperparah penderitaan warga. Banyak masyarakat dari desa-desa terpencil harus mengorbankan waktu, tenaga, hingga biaya transportasi yang tidak sedikit demi mendatangi markas kepolisian.
Ironisnya, pengorbanan tersebut seringkali berujung sia-sia karena penanganan berkas perkara mereka justru mandek tanpa kejelasan.
Muncul dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa tertahannya berbagai kasus ini disebabkan oleh faktor kelalaian dan kurangnya produktivitas oknum petugas.
Warga menduga sebagian aparat terkesan bekerja secara formalitas belaka demi menggugurkan kewajiban bulanan tanpa komitmen penuh pada pelayanan publik.
Keluhan serupa juga disuarakan oleh warga yang bermukim di wilayah pedalaman Touna.
Akses jalan yang rusak dan jarak yang jauh menjadi tembok pembatas tambahan bagi mereka yang sedang mencari keadilan.
"Kami yang tinggal di pedalaman ini harus melewati jalanan rusak, mendaki gunung, dan mengeluarkan biaya transportasi yang mahal hanya untuk mengecek perkembangan laporan berkas perkara di Polres," ungkap salah seorang perwakilan warga pedalaman Touna dengan nada kecewa.
Ia merasa bahwa pengorbanan masyarakat tidak dihargai oleh para petugas. "Sangat mengecewakan ketika kami sampai di sini, berkas kami justru mandek di ruangan dan tidak ada kejelasan.
Kami menduga petugas di sini malas bekerja dan hanya mengharapkan gaji dari negara saja tanpa benar-benar berniat menyelesaikan masalah hukum kami. Kalau begini terus, wajar jika rakyat berteriak agar lembaga ini dievaluasi total atau saja kalau tidak bisa bekerja," tegasnya.
Senada dengan warga pedalaman, seorang warga dari wilayah kepulauan Touna yang enggan disebutkan namanya juga mengutarakan hal yang sama. "Kami ini orang kecil, butuh waktu berhari-hari menerjang ombak hanya untuk datang ke Ampana mengecek perkembangan laporan kami.
Tapi sampai di sini, jawabannya selalu sama, kasus belum ada perkembangan. Kami bayar pajak untuk gaji aparat, tapi pelayanan yang kami dapatkan sangat mengecewakan."
Hingga saat ini, akumulasi kasus yang belum diselesaikan dilaporkan terus menumpuk. Jumlah berkas perkara yang mengendap dinilai sudah sangat banyak, sehingga dikhawatirkan pihak kepolisian sendiri mulai kewalahan melacak kepastian hukum dari tiap laporan masyarakat yang tersisa.
Warga mendesak adanya pengawasan ketat dari Polda Sulawesi Tengah guna mengevaluasi kinerja jajaran Polres Touna agar asas kepastian hukum dapat kembali ditegakkan secara adil.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
