TransSulteng-Gorontalo,Bilato-Di ufuk timur Kecamatan Bilato, matahari terbit membawa kehangatan yang semu. Bagi ribuan warganya, kehangatan itu tidak pernah benar-benar menyentuh kulit mereka yang menggigil oleh keterabaikan.
Sebuah ironi yang telanjang kini menjadi tontonan sehari-hari:
di satu sisi, gemerlap pesta birokrasi dan tarian pejabat berlangsung riang gembira; di sisi lain, isak tangis rakyat kecil tertahan di kerongkongan, terjebak dalam kemiskinan ekstrem yang seolah dipelihara oleh sistem.
Masyarakat Bilato ibarat tanaman layu di tengah ladang yang gersang. Mereka menunduk, dahaga membakar akar-akar harapan, menunggu tetesan keadilan yang tak kunjung turun.
Mereka menanti janji, menanti bantuan, dan menanti empati dari para pemimpin yang dulu mengemis suara mereka. Namun, yang datang bukan pelipur lara, melainkan badai ketidakpedulian yang pekak badak.
Pesta Pora di Atas Puing Penderitaan
Sungguh bermoral ganda, bahkan mendekati keji, menyaksikan bagaimana aparatur pemerintah seolah menari di atas penderitaan rakyatnya sendiri.
Di saat warga megap-megap memenuhi kebutuhan isi piring nasinya, dan anak-anak Bilato bertaruh nasib demi pendidikan yang layak, para pemegang kuasa justru asyik bersukaria dalam gelembung kemewahan fasilitas jabatan.
Pantaskah seorang pemimpin berenang dengan riang di kolam kenyamanan, sementara kolam tersebut penuh dengan air mata rakyat yang terasing di tanah sendiri? Setiap tepukan tangan dalam seremoni kinerja, setiap senyum palsu di depan kamera humas, adalah tamparan keras bagi lambung-lambung yang kelaparan.
Ini bukan lagi sekadar ketimpangan sosial; ini adalah pengkhianatan vulgar terhadap amanah suci kepemimpinan.
Gurita Nepotisme: Ketika Bansos Menjadi Milik Kroni
Dosa paling fatal dalam tata kelola pemerintahan Bilato hari ini terletak pada distribusi bantuan sosial.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai subsidi kemiskinan yang seharusnya menjadi penyambung nyawa bagi mereka yang papa, kini telah dibajak oleh syahwat nepotisme.
Alih-alih menyasar janda tua, yatim piatu, atau keluarga prasejahtera yang jujur, aliran bantuan ini justru salah alamat secara struktural.
Bantuan-bantuan tersebut tampak mengalir deras, namun arusnya sengaja dibelokkan ke rumah-rumah kerabat aparat desa, ipar kepala desa, atau kroni-kroni lingkaran kekuasaan.
Ini adalah wajah feodalisme modern yang merajarela tumbuh subur laksana jamur di musim hujan, merampas hak-hak rakyat miskin yang sah secara hukum dan moral.
Aparat desa, yang memegang mandat sebagai pelindung warga, diduga kuat menjadi sutradara sekaligus aktor utama dalam drama ketidakadilan ini.
Mereka menyusupkan nama keluarga mampu ke dalam daftar penerima manfaat, sembari mencoret nama warga miskin yang asli tanpa ampun.
Ini bukan kelalaian administratif yang bisa dimaafkan; ini adalah pencurian hak publik yang terencana.
Neofeodalisme: Pejabat Bertingkah Raja, Rakyat Dianggap Budak
Kita hidup di era yang agung dengan narasi demokrasi. Namun, realitas politik di Bilato hari ini justru berjalan mundur ke zaman kegelapan.
Pemerintahan lokal bertindak layaknya dinasti kecil yang antikritik, sementara rakyat diperlakukan seperti budak modern yang dikebiri hak bicaranya.
Ketika rakyat mengeluh karena lapar, mereka dicap provokator. Ketika masyarakat menuntut transparansi anggaran, mereka diancam dengan barikade birokrasi yang menjerat.
Kekuasaan telah membutakan mata hati sebagian pejabat.
Mereka lupa bahwa jabatan adalah mandat sementara, bukan warisan nenek moyang. Mereka lupa bahwa ruang AC yang mereka nikmati dibayar dari keringat dan pajak rakyat kecil yang hari ini sedang menangis di gubuk-gubuk bambu.
Pengadilan Sejarah
Kepada para pemangku kebijakan di Kecamatan Bilato: hentikan sandiwara ini. Tangisan rakyat itu nyata. Kemiskinan itu nyata. Ketidakadilan yang Anda pupuk juga sangat nyata.
Jangan biarkan tarian formalitas Anda menjadi musik pengiring bagi kematian nurani di daerah ini.
Rakyat yang menderita tidak butuh pidato normatif atau janji manis.
Penulis: Ahmad Tuliabu
