Transsulteng -Morowali-Adanya informasi bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali telah membuat kesepakatan dengan PT Tiran Indonesia, yang diduga tak memiliki izin pelabuhan jetty di Kabupaten Morowali, malah menjadi polemik.
Pasalnya, baru 2 hari tim terpadu turun ke lokasi untuk melakukan penutupan aktivitas di pelabuhan jetty di Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan.
Ketua DPRD Morowali, Kuswandi pun berang dengan adanya informasi tersebut. "Kalau hari ini PT Tiran membayar pajak terkait pajak PPB dan pajak mineral bukan logam di Kabupaten Morowali, itu menegaskan bahwa benar Tiran beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali, nah dengan begitu tidak ada alasan bagi Tiran untuk tidak tundak pada ketentuan terkait perizinan Tuks di daerah ini" ujarnya.
Kuswandi mengatakan, untuk kedepan, DPRD akan tetap memanggil pihak PT Tiran untuk membicarakan masalah operasional jetty di Matarape. "Saya pastikan selesai lebaran ini kami akan adakan pertemuan, kemarin tanggal 27 Aprul 2022, mereka tidak siap setelah mereka komfirmasi bahwa belum bersedia" tuturnya.
Dikatakan Kuswandi, menurut informasi, salah satu kesepakatan antara Pemkab dan pihak PT Tiran Indonesia adalah pihak perysahaan segera melakukan pengajuan perizinan lokasi sarana dan prasarana penunjang tersus dan memenuhi komitmen yang melingkup wilayah Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
"Pada poin ini, saya ingin mengatakan bahwa Tiran itu sadar bahwa izin operasional mereka mestinya harus berada di wilayah Desa Matarape Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah" tandasnya.bam/irdam
.jpg)
