TransSulteng-Wali Kota Palu yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos., M.M mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari ruang kerjanya pada Jumat (28/11/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri tersebut membahas inventarisasi jumlah jembatan penyeberangan di seluruh daerah, khususnya jembatan yang menghubungkan satuan pendidikan serta sarana publik lainnya.
Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada rapat terbatas yang digelar sehari sebelumnya, 27 November 2025.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan pentingnya pendataan jembatan yang menjadi akses vital masyarakat, terutama pelajar.
Data yang lengkap dan akurat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang layak, aman, dan berkeadilan bagi seluruh daerah.
Mendagri juga menyoroti bahwa pemerintah pusat perlu mengetahui secara detail kondisi jembatan di setiap wilayah, mulai dari yang masih berfungsi baik, rusak, tidak layak, hingga wilayah yang sama sekali belum memiliki akses jembatan.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.
Pemerintah daerah, termasuk Kota Palu, diminta menyiapkan data awal terkait jumlah, lokasi, dan kondisi jembatan di wilayah masing-masing.
Data tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan dalam rakor berikutnya serta menjadi dasar penyusunan kebijakan afirmatif pemerintah demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan dan fasilitas publik lainnya.
Sekda Kota Palu menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu siap menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan pemutakhiran data jembatan secara menyeluruh bersama OPD terkait.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat.
.jpg)
