TransSulteng-Gorontalo– Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Taula’a, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo memicu polemik keras di tengah masyarakat.
Dana BUMDes senilai Rp100 juta yang seharusnya bergulir untuk kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi warga umum, diduga kuat hanya dikelola dan dinikmati oleh lingkaran keluarga dekat Kepala Desa (Kades).
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Taula’a yang meminta identitasnya dirahasiakan, asas manfaat dari dana tersebut sama sekali tidak menyentuh masyarakat luas.
"Dana BUMDes sebesar 100 juta rupiah itu sama sekali tidak menyentuh masyarakat secara umum.
Kami di lapangan melihat uang itu hanya diputar dan dibagi-bagi oleh Kepala Desa kepada lingkaran keluarganya sendiri. Ini murni penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi," ujar warga dengan nada kecewa.
Karut-Marut Nepotisme Penunjukan Ketua BPD
Tak hanya persoalan dana BUMDes, aroma nepotisme di Desa Taula’a diduga kuat juga merambah ke ranah politik legislatif desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sempat diwarnai aksi "ganti paksa" sepihak oleh pihak pemerintah desa.
Pada proses pemilihan resmi, seorang calon bernama Uci A. Haji merupakan figur yang sah terpilih mendapatkan suara terbanyak untuk mengemban amanah sebagai Ketua BPD.
Namun secara mengejutkan, Kepala Desa Taula'a, Iksat P. Dehi, disinyalir langsung mengintervensi hasil tersebut demi memuluskan jalan bagi anak kandungnya.
Saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, Uci A. Haji membenarkan adanya tindakan pergeseran sepihak yang melempar posisinya dari ketua terpilih menjadi anggota biasa.
"Benar, sebenarnya secara proses saya yang terpilih menjadi Ketua BPD. Namun di tengah jalan, Kepala Desa Iksan P. Dehi langsung mengganti posisi saya dan menyerahkan jabatan Ketua BPD tersebut kepada anak kandungnya sendiri, Febriansyah Dehi.
Saya yang harusnya memimpin justru 'dilempar' dan diturunkan statusnya hanya menjadi anggota biasa," ungkap Uci A. Haji saat memberikan pernyataan tertulisnya.
Tuntutan Transparansi dan Audit Total
Tindakan perombakan struktur BPD secara mendadak demi memprioritaskan anak kandung Febriansyah Dehi ditambah dengan tertutupnya pengelolaan dana BUMDes Rp100 juta, kini memicu gelombang protes dari warga Desa Taula'a.
Warga menilai tata kelola pemerintahan desa saat ini sudah bergeser dari pelayan publik menjadi urusan dinasti keluarga.
Masyarakat mendesak pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo serta aparat penegak hukum, baik Inspektorat maupun Kejaksaan Negeri, untuk segera turun tangan melakukan audit total terhadap realisasi anggaran BUMDes Taula'a serta mengevaluasi dugaan intervensi jabatan yang dilakukan oleh Kades Iksat P.
Dehi.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
