TransSulteng-Gorontalo – Rencana dan imbauan Pemerintah Kota Gorontalo yang mengajak masyarakat menghentikan penggunaan air tanah dan beralih ke layanan air perpipaan memicu polemik di tengah masyarakat. Sejak wacana tersebut mencuat, berbagai tanggapan bermunculan di media sosial. Sebagian besar warga mengaku khawatir apabila imbauan itu nantinya berkembang menjadi kebijakan yang bersifat wajib.
Bagi sebagian masyarakat, penggunaan air tanah selama ini menjadi solusi karena dinilai lebih ekonomis dan mampu menekan pengeluaran rumah tangga. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa apabila seluruh warga diwajibkan menggunakan layanan air perpipaan, maka beban biaya hidup akan bertambah melalui kewajiban membayar tagihan air setiap bulan.
Di berbagai platform media sosial, banyak warganet mempertanyakan kesiapan pemerintah sebelum mengeluarkan imbauan tersebut. Mereka menilai persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut kemampuan ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Sejumlah warga juga menyoroti bahwa layanan air perpipaan merupakan layanan berbayar. Pelanggan wajib membayar tagihan sesuai pemakaian, dan apabila terjadi tunggakan, sambungan dapat diputus sesuai ketentuan perusahaan penyedia air. Kondisi itu dinilai berpotensi menambah beban masyarakat yang selama ini mengandalkan air tanah sebagai sumber kebutuhan sehari-hari.
Selain persoalan biaya, masyarakat juga mempertanyakan apakah jaringan air perpipaan telah menjangkau seluruh wilayah Kota Gorontalo dengan kualitas dan kontinuitas pelayanan yang memadai. Menurut mereka, selama masih terdapat kawasan yang belum terlayani secara optimal, penggunaan air tanah masih menjadi pilihan yang dianggap paling realistis.
Dalam berbagai diskusi publik, warga berharap pemerintah lebih dahulu melakukan kajian komprehensif mengenai dampak sosial, ekonomi, dan teknis sebelum menerapkan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Mereka juga meminta adanya sosialisasi secara terbuka agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tujuan kebijakan, manfaatnya bagi lingkungan, serta solusi bagi warga yang terdampak.
Di sisi lain, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan cadangan air tanah. Namun demikian, sejumlah warga berharap setiap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kesiapan infrastruktur pelayanan air bersih sehingga tidak menimbulkan keresahan.
Hingga berita ini disusun, perdebatan mengenai imbauan tersebut masih berlangsung di ruang publik. Beragam pendapat terus bermunculan, baik yang mendukung upaya pelestarian lingkungan maupun yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
Masyarakat juga berharap Pemerintah Kota Gorontalo segera memberikan penjelasan resmi mengenai status imbauan tersebut, apakah hanya berupa ajakan atau akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang bersifat mengikat. Selain itu, warga meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
Polemik ini menunjukkan bahwa persoalan penyediaan air bersih tidak semata-mata berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh persoalan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diambil diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara upaya menjaga kelestarian sumber daya air dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi warga, sehingga dapat diterima tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Pewarta: Ramlah Ismail
