TRANS SULTENG - Baru-baru ini, dalam sebuah publikasi media, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia merilis daftar Pemda yang berkinerja rendah.
Rilis tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni yang merangkum daftar daerah dengan kategori kurang inovatif dan disclaimer Indeks Inovasi Daerah tahun 2020.
Yang paling mengejutkan, dari 55 Kabupaten, Morowali masuk sebagai salah satunya sehingga menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat.
Menanggapi hal itu, secara panjang lebar Ketua DPRD Morowali saat ini, Kuswandi membeberkan sejumlah hasil kinerja kepemimpinan Taslim-Najamudin (TAHAJUD).
Ia mengatakan, Evaluasi Capaian Kepemimpinan Tahajud, kerja kongkrit, nihil retorika. Dari tahun 2019 hingga tahun 2020, ada beberapa capaian kemajuan pembangunan yang dikerjakan pemerintahan Taslim- Haji Najamudin (Tahajud) dalam menjalankan visi misinya, kerja kongkrit, nihil retorika, beberapa catatan-catatan capaian kegiatan tersebut diantaranya, Pemerintahan Tahajud mampu mengendalikan pengelolaan anggaran daerah dengan predikat WTP tiga tahun berturut-turut. "Ini adalah capain pengelolaan anggaran secara baik, dan merupakan bahagian dari upaya pemeritahan Tahajud dalam mewujudkan misi tata kelola pemerintahan yang baik" ungkapnya.
Kuswandi juga mengatakan, Pemerintahan Tahajud berhasil mendongkrak realisasi pendapatan Asli Daerah. "Jika kita membandingkan realisasi pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp1,165 triliun rupiah dan tahun 2018 yaitu sebesar Rp1,095 triliun rupiah, dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 mencapai Rp295.936.100.740,19 sedangkan pada tahun 2019 nilainya Rp221,96 miliar dan tahun 2018 nilainya, Rp181,23 miliar rupiah, capaian ini tentu merupakan salah satu bentuk kreativitas dan inovasi pemerintahan dalam memaksimalkan tata kelola potensi sumber-sumber pendapatan daerah" jelasnya.
Dikatakannya, Pemerintahan Tahajud mampu mengendalikan belanja daerah secara efesien, tanpa melakukan pemangkasan pada belanja modal yang diperuntukan untuk merealisasikan program yang menyentuh kepentingan masyarakat, akan tetapi melalui efesiensi pada belanja bahan pakai habis dan jasa kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja jasa konsultasi, belanja oprassional, serta belanja barang dan jasa lainnya. "Upaya ini merupakan bahagian dari keberhasilan dalam kinerja pengelolaan keuangan yang merupakan bahagian dari misi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik" lanjut Kuswandi
Di bidang pertanian terang Kuswandi, Pemerintahan Tahajud sukses mendorong petani sawah untuk mengembangkan pertanian organik dengan peningkatan produksi hasil pertanian mencapai 8 ton/hektar serta dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk organik yang relatif mahal dan tidak ramah lingkungan. "Pertanian organik juga mengajarkan pada petani untuk kembali mempraktekkan bentuk kearifan budaya pertanian leluhur yang mestinya dilestarikan, terkait dengan pemasaran beras organik, pemerintahan Tahajud akan tetap berupaya mendukung petani melalui promosi dan membuka akses jaringan pasar" urainya.
Sementara, dalam upaya program pencegahan Covid-19, Kuswandi menuturkan bahwa Pemerintahan Tahajud telah membentuk satgas Covid-19 dengan indikator kesuksesan kerja yaitu dapat menekan laju perkembangan dan peningkatan sebaran penderita covid-19 di Kabupaten Morowali (dari 1.137 dinyatakan positif Covid-19, 101 dinyatakan sembuh, dan 25 orang dinyatakan meninggal dunia ), meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan 3 M (Mencuci Tangan, Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak), tersedianya fasilitas perawatan isolasi mandiri bagi pasien covid, adanya pelayanan secara responship terhadap penderita covid, layanan rapid dan swab test gratis di puskesmas, serta penjagaan akses keluar-masuk pada daerah perbatasan, dan layanan vaksinasi covid bagi warga. "Bahkan kesuksesan pemerintahan Tahajud dalam penanganan Covid-19 mendapat apresiasi dari koran Sindo dan Sindonews.com dengan pemberian 2 penghargaan sekaligus kepada Bupati Morowali sebagai Kepala Daerah inovatif untuk kategori Bidang Kesehatan dan Tata Kelola Pemerintahan" tuturnya.
Prestasi lainnya kata Kuswandi, Pemerintahan Tahajud dapat menekan angka kemiskinan Kabupaten Morowali dari 14,34 persen pada tahun 2018 turun menjadi 13,75 persen pada tahun 2019 dari seluruh penduduk Morowali. "Upaya ini juga diikuti dengan kemampuan fasilitasi penyerapan lapangan kerja bagi kelompok usia angkatan kerja untuk menekan angka pengangguran, dan saya kira ini sangat terukur" katanya.
Sedangkan di bidang perikanan, Pemerintahan Tahajud dapat mendorong peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Morowali pada tahun 2019 hingga mencapai 38.573,7 ton, meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 34.126,6 ton. "Produksi tersebut semua bersumber dari perikanan laut, upaya peningkatan produksi perikanan ini tentunya ditopang dengan fasilitasi sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan secara mamadai seperti penyediaan perahu lengkap dengan mesin dan peralatan tangkapnya, harus diakui Pemerintahan Tahajud memang belum merealisasikan anggaran Rp200,000,000/desa sampai pada tahun 2020, dikarenakan masih adanya penyesuaian dari aspek regulasi tetapi saya yakin bahwa program tersebut akan berjalan dengan baik, kaitannya dengan penyaluran dana hibah ini tentu tidak ingin menjalankan secara asal-asalan ibarat melepas kambing tanpa gembala atau memberi bantuan begitu saja tanpa pendampingan, akan tetapi melalui kesiapan manajemen pengelolaan yang baik yang tentunya harus ditopang dengan dukungan regulasi pengelolaan dana hibah yang tidak bertentangan dengan UU serta dukungan penyiapan pendampingan kelembagaan pengelola dana hibah secara baik, agar tepat sasaran dan dapat terukur keberhasilannya, lantas bagaimana dengan program bantuan perumahan 50 juta/unit, ini telah berjalan dan setiap tahunnya terbangun 400 Unit, artinya setiap tahun ada 400 Kepala Keluarga yang miskin berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni sehingga pada akhirnya nanti akan ada 2.000 unit rumah bagi masyarakat yang terbangun sampai pada akhir periode jabatan, program ini jauh lebih dirasakan oleh masyarakat penerimaa manfaat jika dibandingkan dengan program bedah rumah sebelumnya yang anggarannya relatif kecil, kedepannya akan banyak program program lain yang akan dikerjakan sehingga ini membutuhkan dukungan semua pihak, hanya dengan dukungan semua masyarakat program tersebut akan berjalan" ungkapnya.
