Transsulteng-Jakarta--'Kunjungam.kerja Komisi I dan IV dalam rangka Koordinasi dan Komunikasi ( Korkom) Antar Daerah di Pemprov DKI Jakarta disambut hangat dan antusias jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung pada pada Kamis (23/6/22) bertempat di Lantai 5 Ruang Rapat Sekda Balai Kota Jln Medan Merdeka Jakarta.
Rombongan Komisi IV dipimpin langsung ketua Komisi IV Dr Alimuddin Paada MS, dengan sejumlah anggotanya antara lain, Nyoman Slamet S.Pd, M.Si, Rahmawati. M.Nur S.Ag,.Fairus Husen Maskati,Winiar H.Lamakarate, SE, dan Dra Hj Fatimah H Amin Lasawedi dan Moh Hidayat Pakamundi SE, sementara dari Komisi I dikoordinir langsung oleh Waketnya, Hj Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, MH,.Ronald Gulla, ST, Drs Enos Pasaua,.Sri Atun, Ellen Esther Pelealu SE dan H Ismail Junus SE.
Dari Pemda DKI sendiri menghadirkan, Kepala Biro Pendidikan Dan Mental Aceng Zaini sekaligus memimpin jalannya rapat, selanjut Koordinator Bidang Kebudayaan Perpustakaan dan Kerasipan Tatang, dari Dinas Kebudayaan Diah Perwira dan Dari Disparenkraf DKI Endrati Fariani serta dari Biro Birokrasi dan Reformasi Pemprov DKI Jakarta Dwi Lina.
Berbagai hal yang mengemukakan untuk dikordinasikan dan dikomunikasikan antara lain menyangkut Bantuan Tempat Ibadah ( BOTI) khusus untuk masjid, dan tempat ibadah lainnya. Dalam.memberikan bantuan Pemprov DKI untuk imam, marbot dan guru ngaji misalnya, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sedikitnya kepada 3300 masjid lengkap dengan jntuk.imam.masjid, marbot dan guru ngaji, demikian juga untuk tempat ibadah lainnya, gereja, pura dan wihara juga diberikan bantuan dengan persyaratan yang tidak rumit.
Juga dibahas soal status sekolah SD, SMP dan SMA yang pengelolaannya juga dknilai mengalami banyak.masalah, soal.pelestarian budaya,. Soal Perda yang kini juga akan digodok DPRD Sulteng tentang kerja sama daerah.
Tak ketinggalan soal status dan pengelolaan tenaga honor.
Dalam.penjelasan Aceng Zaini,.bahwa Pemprov DKI dalam.memperkerjakan tenaga honorer atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ( PJLP) dan pengaturannya berpedoman pada Pergub DKI No 235 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jasa Lainnya Perorangan dan harga standar pembiayaanya di atur oleh BPKAD.
Setelah mendengarkan penjelasan dari para pejabat Pemprov DKI yang hadir, kunjungan kerja tersebit diakhiri dengan tukaran cendera mata. Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Masrida, SE, MM, dan Kepala Sub Bagian Persidangan Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan Rezqiyanti,SSTP, M.Si
PPID SETWAN/SD.
.jpg)
