Transsulteng-Palu-Dengan Banyaknya Informasi Yang Simpang Siur Terkait dengan Pemberian Bantuan Hibah Untuk Alokasi Anggaran Penyelenggaranaan Musyawarah Nasional KAHMI di Palu beberapa hari setelah DPRD Provinsi dan Gubernur Menyetujui dan Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022,
selanjutnya dilakukan Asistensi Oleh Menteri Dalam Negeri selanjutnya ditetapkan menjadi APBDP Tahun 2022.
Dimana Alokasi Bantuan Untuk Penyelenggaran Musyawarah Nasional KAHMI di Palu Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar 14 M.
Untuk itu Dijelaskan Bahwa Penganggaran tersebut direncanakan setelah ditetapkannya 3 Provinsi Sebagai Calon Daerah Pelaksanaan Munas KAHMI antara lain , Provinsi NTB , Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah , Oleh Panitia Nasional Munas KAHMI datang berkunjung kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan DPRD.
Pemerintah Daerah ,Dalam hal ini Gubernur dan DPRD menyambut baik Palu Sulawesi Tengah sebagai Tuan Rumah.
Selajutnya Presidium KAHMI memutuskan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah karena Munas KAHMI ingin mempercepat program Pemulihan paska bencana yg menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional, dengan mempercepat realisasi tahapan Rehabilitasi Rekonstruksi dan mendorong recovery ekonomi paska bencana, Yang akan menjadi Rekomendasi Utama Munas KAHMI Tahun 2022 dan Juga akan menjembatani Aspirasi Pembangunan , Peningkatan Ekonomi dan Kesejahtraan Masyarakat Sulawesi Tengah.
Dengan diputuskannya Palu Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Munas KAHMI Tahun 2022.
Hal ini menjadi ajang Promosi Daerah Sulawesi Tengah di Kancah Nasional dan Internasional , dan Juga Menyambut baik Niat Munas KAHMI , Karena akan dikunjungi dan dihadiri Tamu Tamu Anggota Tetap KAHMI baik dari Seluruh Penjuru Tanah Air dan Juga Anggota KAHMI yang mungkin ada di Luar Negeri bisa berjumlah 6.000 Peserta
Untuk menjaga Harkat dan Martabat Daerah yang sudah menyambut baik pelaksanaan Munas KAHMI di Laksanakan di Palu Sulawesi Tengah , Selaku Tuan Rumah sesuai ketentuan harus memberikan Dukungan Anggaran untuk Biaya Pelaksanaannya .
Dan Oleh Panitia Munas KAHMI Membutuhkan Anggaran Sebesar 15 M setelah Dilakukan Rasionalisasi hanya disetujui Sebesar 14 M.
Dan Telah mendapat Persetujuan dari Banggar DPRD dan Juga telah disetujui oleh Pemerintah daerah dan DPRD.
Adapun Pertimbangan Persetujuan Alokasi Anggaran Munas KAHMI , tersebut selain yang sudah disampaikan diatas juga mempertimbangkan Kemampuan anggaran dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku , Dimana Pemberian Dana Hibah tersebut Telah sesuai dengan ketentuan Permendagri 77 tahun 2020 Hibah dapat di berikan ketika belanja Mandatori ( Belanja Wajib) Terpenuhi,dalam struktur Rancangan Perubahan APBD tahun 2022 semua belanja mandatori yg di atur dlm ketentuan Peraturan perundangan telah terpenuhi seperti belanja pendidikan sdh di atas 20% dari jumlah belanja dalam APBD,alokasi belanja kesehatan juga sdh di atas 10%, Belanja PEN sdh mencapai 25% dari dana transfer umum di luar DAK.
Belanja Infrastruktur juga terpenuhi dan regulasi terbaru mengatur alokasi dana untuk menginterfensi kenaikan Inflasi dampak dari kenaikan BBM sebesar 2% untuk Bansos sudah terpenuhin dan pembukaan lapangan kerja dan subsidi transportasi sehingga dlm Konteks hibah yg diberikan kepada KAHMI dlm APBD 2022 itu sdh memenuhi kaidah dan Ketentuan penganggran.
Selanjutnya Nantinya penggunaan anggaran tersebut oleh KAHMI dihimbau agar dapat dilaksanakan Seefesien dan Seefektip Mungkin dan juga Semua Pihak dapat mengawasi Pelaksanaannya.
Akhirnya Sesuai Ketentuan bahwa pelaksanaan Anggaran tersebut Oleh Panitia Munas akan diaudit oleh BPK sebagai Akuntabilitas Pelaksanaan Anggarannnya oleh Panitia Munas KAHMI.
Selanjutnya disampaikan Anggaran tersebut akan dipergunakan dan dimanfaatkan di Sulawesi Tengah yang sudah pasti akan Menghidupkan UMKM dan Dunia Usaha Di Sulawesi Tengah , dan sangat pasti memberikan Dampak terhadap Ekonomi Sulawesi Tengah dengan kehadiran Peserta Munas KAHMI yang berjumlah 6.000 Peserta , akan memberikan Dampak Positip untuk Menghidupkan Dunia Usaha dan Parawisata di Sulawesi Tengah. Tutupnya
Biro Administrasi Pimpinan/lp-sd
