Kepala BPN Sigi, Juwahir, S.Sit, MAP mengatakan dari target yang diberikan sementara berpacu dalam penyelesaiannya, adapun di kegiatan PTSL ini mendapatkan alokasi untuk sertifikat hak atas tanah (SHT) itu 2.400 bidang sampai saat ini masih ada kekurangan 59 bidang yang belum terselesaikan.
"Ini masih sementara kami koordinasikan dengan Desa, lokasi-lokasi kegiatan untuk bisa memacu penyelesaian sesuai target yang diharapkan," kata Juwahir diruang kerjanya belum lama ini.
Ia mengaku, kurangnya minat warga ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Dimana yang kita hadapi ini ada yang semangat dan ada yang tidak semangat. Untuk yang semangat tentunya semua kelengkapan dipenuhi, sedangkan kurang semangat itu dalam hal penyediaan materai, serta pengisiannya juga tidak lengkap.
"Olehnya saya sampaikan agar teman-teman dapat memfasilitasi dalam melakukan pengisian," ujarnya.
Menurut dia, secara umum kendala di lapangan yaitu terkait dengan adanya biaya pra sertifikasi, yang bagi sebagian masyarakat masih dirasa berat, karena biaya sertifikasi untuk Kabupaten Sigi itu sesuai SK Bupati Nomor 5 tahun 2018 yang ditetapkan 175 ribu dan kalau di SKB tiga menteri 350 ribu. Namun dalam pelaksanaan juga masih ada beberapa masyarakat yang masih kesulitan disebabkan biaya untuk materai dan lain sebagainya. Ditambah juga animo warga ikut mendaftarkan sertifikasi tanah mereka belum antusias.
Juwahir menambahkan di kegiatan PTSL ini meliputi Desa Kabobona, Desa Anca, Tomado, dan Desa Olu, yang mana dari sekian desa tersebut sudah di total keseluruhan yang di targetkan ke BPN dengan 59 bidang belum terselesaikan.
"Jadi sementara kita cari kalau sudah dapat yang lama, kita cari peserta baru untuk mencukupi. Karena kendala lain khususnya di wilayah Desa Tomado dan Anca itu banyak pemilik lahan yang berada di Kulawi, yang mana kesulitan melengkapi, menyerahkan kelengkapannya, kami juga telah menyurat ke Camat Kulawi, minta bantuan untuk bisa menyampaikan pada warga yang punya tanah di Lindu melalui program ini agar bisa segera melengkapi kelengkapannya," terang Juwahir.
Selain itu juga banyak yang telah diukur, cuma untuk proses penerbitan sertifikatnya belum bisa kita lanjutkan karena dokumen kelengkapan belum diserahkan.
"Target di akhir bulan Desember sudah harus diserahkan, supaya tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya, walaupun dengan belajar dari pengalaman ini, tahun depan kami harus lebih banyak berkoordinasi, komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan, untuk mendukung, paling tidak mempersiapkan dari awal agar nanti lebih lancar," tuturnya.
Dirinya berharap untuk Desa-desa di Sigi yang punya perencanaan, keinginan untuk dimasukkan program PTSl ini melalui Pemerintah Desa bisa mengumpulkan data masyarakat yang mau usul program, baik itu tanah pertanian maupun non pertanian (tanah pekarangan) yang nantinya disesuaikan kuota dari pusat. (As)
